Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk Akal

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun masih masuk akal.

Dana sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang dibahas pemerintah dan DPR.

“Kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak walaupun di situ sudah ada bansos, subsidi dan kompensasi selama ini hampir Rp500 triliun bahkan pernah kita mencapai Rp540 triliun dan kini sekitar Rp570 triliun menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” ungkap Said, di Gedung DPR RI, Selasa (25/6).

Baca juga : Banggar DPR Setuju Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun

Bahkan, Said mengemukakan anggaran Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih sesuai harapan Banggar.

“Karena apa? Karena isu yang berkembang semakin dahsyat seakan akan di 2025 itu langsung Rp430 triliun itu menurut hemat saya, saya yakin pak Prabowo akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita,” ujarnya.

“Karena diakui bahwa dalam pembahasan kemarin di panja RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan sebelumnya di panja asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai dengan visi misi yang menjadi komitmen bapak presiden terpilih,” tambhanya.

Baca juga : Ekonom: Alokasi MBG Rendah Mestinya tak Bebani Defisit APBN

Sehingga, kata Said, di APBN 2025 di dalam nota keuangan pengantar presiden di masa mendatang, anggaran Rp71 triliun itu sudah masuk di dalam belanja pusat.

“Persoalannya tinggal kementerian mana apakah kemensos apakah kementerian pendidikan apakah itu Kemenkes itu kewenangan pemerintah,” tandasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto tahun depan tak akan menambah besaran kisaran defisit anggaran. Sebab, dana sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang dibahas pemerintah dan DPR.

"Rp71 triliun itu semua dalam postur. Tidak ada anggaran berlebih. Kalau di postur, artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran dalam UU APBN itu ada deskrispi alokasinya, jadi tidak ada yang berlebih.

Serta Rp71 triliun itu ada dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi itu bukan on top dari range tersebut, tetapi sudah ada di dalamnya," jelas Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. (Ykb/P-5)