Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENELITI Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan bahwa skema penyaluran program makan siang gratis harus memiliki prosedur operasi standar (SOP) yang jelas dan terstruktur. Menurutnya, program tersebut akan lebih mudah disalurkan jika menggunakan sistem yang sudah ada yakni sistem bantuan operasional sekolah atau BOS.
“Sebetulnya pengawasan makan bergizi gratis akan lebih mudah dilakukan jika skema penyalurannya dilakukan lewat sistem BOS. Sistemnya sudah tersedia, dan pengawasan bisa dilakukan secara sistematis,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (26/12).
Lebih lanjut, dia juga merasa bahwa dari sisi pengawasan, makan siang gratis juga memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan program makan siang gratis juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama di tingkat sekolah. Komite sekolah, dapat memainkan peran penting dalam memantau jalannya program di lapangan. Bersamaan, pemerintah daerah juga bisa mengambil peran,” tandas Wahyu. (H-3)
Pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat mendukung upaya penurunan tengkes.
Tidak ada salahnya untuk terus menyempurnakan program ini dengan belajar dari Jepang, baik itu soal konsistensi maupun pengalokasian anggarannya.
Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Kota Tangerang
Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia Luciana Sutanto menegaskan pentingnya penyajian sayur yang menarik untuk meningkatkan minat anak-anak
Keberadaan dapur MBG dapat membuka kesempatan atau lowongan bagi para IRT yang sulit untuk mendaftar pekerjaan karena faktor batas usia dan kemampuan.
Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli saat mengunjungi sekolah itu, mendapat beberapa catatan menarik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved