Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan bahwa skema penyaluran program makan siang gratis harus memiliki prosedur operasi standar (SOP) yang jelas dan terstruktur. Menurutnya, program tersebut akan lebih mudah disalurkan jika menggunakan sistem yang sudah ada yakni sistem bantuan operasional sekolah atau BOS.
“Sebetulnya pengawasan makan bergizi gratis akan lebih mudah dilakukan jika skema penyalurannya dilakukan lewat sistem BOS. Sistemnya sudah tersedia, dan pengawasan bisa dilakukan secara sistematis,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (26/12).
Lebih lanjut, dia juga merasa bahwa dari sisi pengawasan, makan siang gratis juga memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan program makan siang gratis juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama di tingkat sekolah. Komite sekolah, dapat memainkan peran penting dalam memantau jalannya program di lapangan. Bersamaan, pemerintah daerah juga bisa mengambil peran,” tandas Wahyu. (H-3)
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
FAO mencatat 43,5% penduduk Indonesia tak mampu membeli pangan sehat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai krusial bagi keluarga prasejahtera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved