Pengamat: Pemerintah dan DPR Harus Konsolidasi soal Konsep Pendidikan

ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai pemerintah dan DPR sebaiknya melakukan konsolidasi terkait konsep pendidikan. Menurutnya, konsolidasi diperlukan karena adanya perbedaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan. 

Selain itu, Hensa menilai konsolidasi ini dilakukan untuk menghindari polemik berkepanjangan tentang anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pemotongan anggaran pendidikan.

"Jadi perdebatan tentang MBG yang ada di dalam anggaran pendidikan itu ini akibat perbedaan konsep pendidikan, nah konsep pendidikan ini harus diluruskan dulu, apakah pendidikan itu hanya sekedar proses belajar-mengajar ataukah ada embel-embel lain, misal MBG atau gaji tenaga pendidik," kata Hensa melalui keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Baca juga : Garuda Institute Tegaskan MBG tidak Ganggu Anggaran Pendidikan

Hensa melihat anggaran untuk program MBG memang secara faktual mengurangi alokasi dana pendidikan secara keseluruhan seperti yang tertera di APBN 2026.

"Ini kan sebetulnya apakah MBG masuk ke dalam anggaran pendidikan, pada kenyataannya kan masuk," kata Hensa.

"Tapi apakah kemudian mengurangi? Ya tergantung dari perspektifnya, apakah MBG itu termasuk pendidikan, nah tapi apakah kemudian memotong? Saya setuju seperti kata Seskab Teddy dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah, itu sudah ada di APBN dan disahkan DPR juga," lanjutnya.

Oleh karena itu, Hensa mempertegas bahwa konsep pendidikan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Ia mencontohkan perbedaan konsep pendidikan, seperti antara sekolah asrama di mana siswa dan guru berinteraksi 24 jam, dengan sekolah biasa yang hanya bertemu selama jam pelajaran.

"Jadi menurut saya, perdebatan atau polemik ini terjadi karena adanya perbedaan konsep pendidikan, dan itu harus diluruskan, kalau tidak ya ke depannya akan begini-begini lagi," pungkas Hensa. (H-2)