Garuda Institute Tegaskan MBG tidak Ganggu Anggaran Pendidikan

ANGGARAN pendidikan nasional dalam APBN 2026 sebesar 769 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 724 triliun. Dari total tersebut, termasuk alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 223,5 triliun. 

Sejumlah pihak mempersoalkan komponen anggaran BGN tersebut dan menudingnya mengurangi alokasi untuk tunjangan guru ASN, infrastruktur, serta revitalisasi sekolah.

Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud, menegaskan penganggaran MBG telah melalui proses pembahasan di DPR RI dan disepakati bersama antara pemerintah dan seluruh fraksi.

Baca juga : Guru Besar IPB Sebut MBG Bukan Beban bagi Sektor Pendidikan

“Anggaran pendidikan 2026 justru meningkat. Narasi yang menyebut MBG memotong anggaran pendidikan sangat tidak sesuai fakta,” ujar Irvan dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

Ia menjelaskan tunjungan guru ASN Daerah tahun 2024 hanya 70 triliun, sekarang menjadi 74,7 triliun. Sementara anggaran infrastruktur dan revitalisasi sekolah naik dari 21,24 triliun pada 2024 menjadi 23,06 triliun pada 2026.

“Kalau ada yang mengatakan guru-guru tidak diperhatikan, itu hoaks sebab anggaran justru bertambah,” tegasnya.

Baca juga : Penguatan Rantai Pasok Pangan Kunci Jaga Kualitas Program MBG

Irvan melanjutkan bahwa kewenangan guru honorer ada di pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat mengambil peran aktif melalui pemberian tambahan insentif. 

“Sejak 2005 sampai 2025 insentif guru honorer stagnan, baru naik di jaman Presiden Prabowo, menjadi Rp 400 ribu,” jelasnya.

Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp 1,5 juta tahun 2025 naik menjadi Rp 2 juta di tahun 2026.

Pemerintah juga mereformasi sistem penyaluran tunjangan. Jika sebelumnya pencairan di transfer ke pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan, kini tunjangan langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan dan ini lebih tepat waktu dan akuntabel.

“Dari angka-angka tersebut, sangat jelas anggaran MBG tidak mengganggu pendidikan. Pemerintah tidak menyetop program pendidikan di era sebelumnya, justru memperkuatnya,” ujar Irvan.

Irvan juga menambahkan program digitalisasi pembelajaran dan pelatihan guru terus berjalan. “Kemdikdasmen telah menegaskan bahwa anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa (SD, SMP, SMA hingga SLB) tidak dikurangi.

Bahkan pemerintah memperluas cakupan PIP bagi murid taman kanak-kanak dengan bantuan sebesar Rp 450 ribu per tahun untuk 888 ribu murid di seluruh Indonesia.

Irvan menilai kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo semakin diperkuat dengan pendekatan yang terarah dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik, sekolah, serta tenaga pendidik. Program MBG menurutnya merupakan bagian dari intervensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai program strategis lain seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta peningkatan kuota beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). (H-2)