Penguatan Rantai Pasok Pangan Kunci Jaga Kualitas Program MBG

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional pemerintah menghadapi tantangan serius dalam aspek rantai pasok pangan, menyusul sejumlah insiden keracunan massal yang menimpa pelajar di berbagai daerah. Penguatan sistem logistik, pengawasan kualitas bahan baku, dan standar pengolahan pangan dinilai menjadi faktor krusial untuk menjamin keberhasilan program yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat.

Dosen Operation Management PPM School of Management, Dr. Erni Ernawati, mengatakan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan, tetapi juga pada ketahanan dan keamanan rantai pasok dari hulu hingga hilir.

“Keberhasilan MBG dari dapur ke sekolah bukan hanya tentang mengenyangkan jutaan anak Indonesia, tetapi memastikan setiap rantai pasok pangan bekerja secara aman, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Erni dalam keterangannya.

Baca juga : Kepala BGN Tegaskan Anggaran Rp268 Triliun MBG tak Ganggu Pendidikan, Kesehatan dan Bansos

Program MBG yang mulai dilaksanakan secara bertahap sejak Januari 2025 menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui. Namun, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sorotan publik setelah muncul laporan keracunan massal yang diduga berkaitan dengan pengelolaan bahan pangan dan distribusi makanan.

Menurut Erni, pengelolaan bahan baku menjadi titik kritis yang menentukan keamanan pangan. Bahan pangan, terutama yang mudah rusak seperti ayam, daging, dan ikan, memerlukan sistem rantai dingin atau cold chain yang memadai untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya.

“Bahan baku harus melalui proses sortir sesuai standar kualitas, serta ditangani dengan sistem penyimpanan dingin yang tepat. Jika tidak langsung diolah, bahan harus disimpan dengan benar untuk menjaga keamanan dan kualitasnya,” jelasnya.

Baca juga : Diprotes Menu Ramadan Kurang Menarik, BGN Setop Dua Dapur SPPG

Selain itu, kesiapan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi faktor penting. Ia menekankan perlunya sistem pemantauan digital atau traceability untuk melacak pergerakan bahan baku dan memastikan transparansi dalam proses pengolahan.

“Implementasi sistem pelacakan digital dan standardisasi rantai dingin menjadi instrumen vital untuk memantau keamanan pangan dan mencegah insiden yang berulang,” kata Erni.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengolahan makanan. Petugas SPPG harus memiliki kompetensi dalam praktik sanitasi, higiene, penyimpanan, dan pengolahan pangan, serta berada di bawah pengawasan dan audit yang ketat.

Tak hanya itu, distribusi makanan dari dapur ke sekolah juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterlambatan distribusi dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan menurunkan kualitas makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.

Erni menilai penguatan rantai pasok lokal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan distribusi. Menurutnya, pelibatan produsen lokal seperti petani, nelayan, dan koperasi desa dapat membantu menjaga kesegaran bahan baku sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

“Dengan memprioritaskan penyerapan bahan baku dari produsen lokal di sekitar satuan pelayanan, kualitas pangan dapat lebih terjaga dan risiko penurunan kualitas selama distribusi dapat diminimalkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, pelaku usaha logistik, serta masyarakat setempat untuk memastikan distribusi berjalan efektif, terutama di wilayah dengan tantangan geografis.

Secara keseluruhan, Erni menilai program MBG memiliki potensi besar untuk mendukung kesehatan anak, menekan angka stunting, dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pembenahan sistem rantai pasok dan pengawasan kualitas secara menyeluruh.

“Tanpa penguatan rantai pasok, pengawasan kualitas, dan standardisasi pelaksanaan, program ini berisiko kehilangan kepercayaan publik dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan,” katanya. (H-2)