Kepala BGN Tegaskan Anggaran Rp268 Triliun MBG tak Ganggu Pendidikan, Kesehatan dan Bansos

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp268 triliun, tidak mengganggu pos anggaran di sektor kesehatan, sektor pendidikan maupun bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan Dadan dalam konferensi pers Program MBG yang digelar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2).

Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

Dadan menjelaskan di dalam perencanaan anggaran atau dalam eksekusi anggaran, untuk ibu mengandung, menyusui hingga melahirkan, anak balita ini masuk ke dalam rincian fungsi kesehatan MBG.

"Oleh sebab itu, maka anggaran BGN sebesr Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan. Tetapi tidak mengganggu anggaran Kementrian Kesehatan. Terbukti dari anggaran Kemenkes dari tahun ke tahun naik meskipun ada Rp24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yan g dilakukan oleh BGN," ungkap Dadan.

Kemudian, lanjutnya, ada kelompok anak sekolah, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk ke dalam rincian out put fungsi pendidikan. Makanya ada anggaran Rp 223 triliun sebagai bagian dari fungsi pendidikan.

Baca juga : Kementerian PAN-RB Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis CSR GoTo

"Tapi tidak mengganggu anggran dari kementerian pendidikan dasar dan menengah. Karena dari tahun ke tahun naik. Tidak mengganggu kementrian pendidikan tinggi sains dan teknologi, karena dari tahun kemarin dan tahun ini juga naik," bebernya.

Struktur anggaran MBG juga, katanya, juga tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk kesejahteraan guru. Karena dari tahun ke tahun anggaran untuk itu naik. Besaran kenaikannya hampir 10 persen.

Kemudian ada satu lagi rincian out put di BGN, terkait dengan dukungan manajemen dan lain-lain yaitu, fungsi ekonomi.

Ketika kemudian Kementrian Sosial membicarakan terkait untuk  program bansos untuk lansia yang ditangguhkan dan kemensos melihat bahwa struktur SPPG sudah menyebar di seluruh Indonesia dan BGN sudah memberikan bantuan kepada lansia.

"Kemungkinan besar juga ada rincian out put sosial di BGN yang tidak mengganggu anggaran dari Kemensos. Karena target dan manfaatnya itu terkait dengan kelompok- kelompok dimana fungsi-fungsi itu biasa diberikan," terang Dadan.

Dadan juga merespon  terkait dengan adanya yang menghubungkan antara program gizi dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang menurun.

"Saya sampaikan bahwa KIP kuliah tahun naik dari tahun sebelumnya. Kalau pun ada satu perguruan tinggi yang berkurang, itu karena mekanismenya yang berubah. Yang awalnya berbasis kuota. Cuma karena tahun ini berbasis data bersama, dimana yang berhak mendapatkan KIP Kuliah adalah berasal dari desil 1 sampai 4".

"Jadi kalau ada yang berkurang di perguruan tinggi KIP kuliahnya, menunjukkan bahwa populasi dari desil itu berkurang di perguruan tinggi tersebut. Jadi tidak ada hubungannya dengan dana yang dihibahkan untuk program MBG," jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyatakan berdasarkan lampiran UU APBN 2026, anggaran MBG tercantum dalam anggaran pendidikan.

Pada saat itu, Esti menyebut dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan, sebesar Rp 223, 5 triliun  dialokasikan untuk MBG. (DD)