Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun di tahun depan semestinya tak begitu membebani APBN. Sebab, nilai tersebut jauh lebih rendah dari rencana awal yang menembus Rp400 triliun.
"Bagi APBN 2025 tentu saja bebannya menjadi lebih kecil. Karena alokasi anggarannya menjadi lebih sedikit, artinya ruang APBN bisa digunakan untuk program prioritas pembangunan yang lain, termasuk prioritas di masing-masing sektor yang strategis yang ingin didorong di 2025," ujarnya saat dihubungi, Senin (24/6).
Hal itu semestinya, kata Faisal, tak membuat defisit APBN menjadi lebih lebar, atau bahkan melampaui ambang batas 3% seperti yang dituangkan dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Karenanya, menjaga defisit sesuai dengan yang telah disepakati pemerintah dan DPR mestinya tak menjadi aral bagi pemerintahan baru.
Baca juga : Alokasi Dana Rp71 Triliun untuk Program MBG Masuk Kisaran Defisit 2025
Faisal menyoroti soal alokasi anggaran MBG yang jauh lebih sedikit dari rencana awal. Karenanya, penting untuk dilihat lebih lanjut mengenai detail pelaksanaan program tersebut. Kekhawatiran juga muncul dengan alokasi yang rendah itu. Jangan sampai, kualitas dan efektivitas dari program tersebut juga ikut menciut.
"Semestinya yang harus disesuaikan dengan penurunan anggaran ini adalah gizi tetap berkualitas, dari sisi nilai mencukupi, tidak banyak potongan di mana-mana, baik dalam hal delivery, koordinasi, penggunaan jasa platform digital, itu harus dijaga," kata Faisal.
"*Pemilihan daerah, harus dimulai, diprioritaskan pada daerah yang membutuhkan, paling sesuai berdasarkan kondisi yang ada. Misal, memprioritaskan daerah paling miskin, atau paling tinggi prevalensi stunting dan lainnya," pungkas Faisal.
Baca juga : Moeldoko: Iuran Tapera Bukan Biayai Makan Siang, Apalagi IKN
Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan. Besaran dana itu juga telah disepakati oleh tim perwakilan dari presiden terpilih.
"Program MBG itu dilaksanakan secara bertahap 2025 dan telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).
Dia menambahkan, dana yang dialokasikan tersebut telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dan dibahas oleh pemerintah dan DPR. Dengan kata lain, dana tersebut telah masuk dalam kisaran defisit anggaran yang sejauh ini disetujui, yakni 2,29% hingga 2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Mir/Z-7)
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menegaskan pengawasan ketat bahan baku dan alat dapur SPPG guna mencegah insiden keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menyerukan agar mitra tidak lepas tanggung jawab terhadap pelaksanaan dapur SPPG
MoU ini fokus pada dua sektor utama. Yakni energi hijau dan ketahanan pangan.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) memastikan kesiapan industri pengolahan susu nasional dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved