Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun di tahun depan semestinya tak begitu membebani APBN. Sebab, nilai tersebut jauh lebih rendah dari rencana awal yang menembus Rp400 triliun.
"Bagi APBN 2025 tentu saja bebannya menjadi lebih kecil. Karena alokasi anggarannya menjadi lebih sedikit, artinya ruang APBN bisa digunakan untuk program prioritas pembangunan yang lain, termasuk prioritas di masing-masing sektor yang strategis yang ingin didorong di 2025," ujarnya saat dihubungi, Senin (24/6).
Hal itu semestinya, kata Faisal, tak membuat defisit APBN menjadi lebih lebar, atau bahkan melampaui ambang batas 3% seperti yang dituangkan dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Karenanya, menjaga defisit sesuai dengan yang telah disepakati pemerintah dan DPR mestinya tak menjadi aral bagi pemerintahan baru.
Baca juga : Alokasi Dana Rp71 Triliun untuk Program MBG Masuk Kisaran Defisit 2025
Faisal menyoroti soal alokasi anggaran MBG yang jauh lebih sedikit dari rencana awal. Karenanya, penting untuk dilihat lebih lanjut mengenai detail pelaksanaan program tersebut. Kekhawatiran juga muncul dengan alokasi yang rendah itu. Jangan sampai, kualitas dan efektivitas dari program tersebut juga ikut menciut.
"Semestinya yang harus disesuaikan dengan penurunan anggaran ini adalah gizi tetap berkualitas, dari sisi nilai mencukupi, tidak banyak potongan di mana-mana, baik dalam hal delivery, koordinasi, penggunaan jasa platform digital, itu harus dijaga," kata Faisal.
"*Pemilihan daerah, harus dimulai, diprioritaskan pada daerah yang membutuhkan, paling sesuai berdasarkan kondisi yang ada. Misal, memprioritaskan daerah paling miskin, atau paling tinggi prevalensi stunting dan lainnya," pungkas Faisal.
Baca juga : Moeldoko: Iuran Tapera Bukan Biayai Makan Siang, Apalagi IKN
Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan. Besaran dana itu juga telah disepakati oleh tim perwakilan dari presiden terpilih.
"Program MBG itu dilaksanakan secara bertahap 2025 dan telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).
Dia menambahkan, dana yang dialokasikan tersebut telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dan dibahas oleh pemerintah dan DPR. Dengan kata lain, dana tersebut telah masuk dalam kisaran defisit anggaran yang sejauh ini disetujui, yakni 2,29% hingga 2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Mir/Z-7)
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved