Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun di tahun depan semestinya tak begitu membebani APBN. Sebab, nilai tersebut jauh lebih rendah dari rencana awal yang menembus Rp400 triliun.
"Bagi APBN 2025 tentu saja bebannya menjadi lebih kecil. Karena alokasi anggarannya menjadi lebih sedikit, artinya ruang APBN bisa digunakan untuk program prioritas pembangunan yang lain, termasuk prioritas di masing-masing sektor yang strategis yang ingin didorong di 2025," ujarnya saat dihubungi, Senin (24/6).
Hal itu semestinya, kata Faisal, tak membuat defisit APBN menjadi lebih lebar, atau bahkan melampaui ambang batas 3% seperti yang dituangkan dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Karenanya, menjaga defisit sesuai dengan yang telah disepakati pemerintah dan DPR mestinya tak menjadi aral bagi pemerintahan baru.
Baca juga : Alokasi Dana Rp71 Triliun untuk Program MBG Masuk Kisaran Defisit 2025
Faisal menyoroti soal alokasi anggaran MBG yang jauh lebih sedikit dari rencana awal. Karenanya, penting untuk dilihat lebih lanjut mengenai detail pelaksanaan program tersebut. Kekhawatiran juga muncul dengan alokasi yang rendah itu. Jangan sampai, kualitas dan efektivitas dari program tersebut juga ikut menciut.
"Semestinya yang harus disesuaikan dengan penurunan anggaran ini adalah gizi tetap berkualitas, dari sisi nilai mencukupi, tidak banyak potongan di mana-mana, baik dalam hal delivery, koordinasi, penggunaan jasa platform digital, itu harus dijaga," kata Faisal.
"*Pemilihan daerah, harus dimulai, diprioritaskan pada daerah yang membutuhkan, paling sesuai berdasarkan kondisi yang ada. Misal, memprioritaskan daerah paling miskin, atau paling tinggi prevalensi stunting dan lainnya," pungkas Faisal.
Baca juga : Moeldoko: Iuran Tapera Bukan Biayai Makan Siang, Apalagi IKN
Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan. Besaran dana itu juga telah disepakati oleh tim perwakilan dari presiden terpilih.
"Program MBG itu dilaksanakan secara bertahap 2025 dan telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).
Dia menambahkan, dana yang dialokasikan tersebut telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dan dibahas oleh pemerintah dan DPR. Dengan kata lain, dana tersebut telah masuk dalam kisaran defisit anggaran yang sejauh ini disetujui, yakni 2,29% hingga 2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Mir/Z-7)
Selain pelayanan kesehatan, ratusan warga Desa Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menikmati bantuan makan bergizi dan paket sembako serta air bersih
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Kepri didampingi oleh Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Gunawan Satari.
MEDIAINDONESIA.COM, 6 Juli 2025, menurunkan berita berjudul ‘BGN Sebut Penerima MBG sudah Melebihi Penduduk Singapura’.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
BGN sebut pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejumlah 1,2 juta, total yang akan dilayani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan bahwa pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) siswa di lingkungan sekolah akan dimulai pada Agustus 2025.
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved