Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan tak akan menambah besaran kisaran defisit anggaran. Sebab, dana sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang dibahas pemerintah dan DPR.
“Rp71 triliun itu semua dalam postur. Tidak ada anggaran berlebih. Kalau di postur, artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran dalam UU APBN itu ada deskrispi alokasinya, jadi tidak ada yang berlebih. Dan Rp71 triliun itu ada dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%. Jadi itu bukan on top dari range tersebut, tetapi sudah ada di dalamnya,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).
Sri Mulyani menambahkan, alokasi anggaran Rp71 triliun itu sejauh ini bakal disiapkan dalam dana pencadangan di dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Itu karena sejauh ini belum ada perincian dari tim presiden terpilih mengenai pelaksanaan program MBG tersebut.
Baca juga : Penjelasan Sri Mulyani Soal APBN yang Selalu Defisit
“Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden teprilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa. Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi Rp71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BA BUN,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, perincian perihal progam MBG masih dalam tahap pembahasan oleh internal kubu Prabowo. Dus, dia mengatakan, belum ada yang bisa disampaikan kepada publik perilah spesifikasi pelaksanaan program itu.
“Prosesnya seperti apa, dan sebagainya, yang bisa saya katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal. Tapi saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Setelah siklus APBN ini selesai, di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut,” tutur dia. (Z-10)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Persentase alokasi anggaran dapat berbeda pada setiap orang tergantung pendapatan dan kebutuhannya. Namun, THR dapat digunakan dengan optimal
Ada dua unsur penting yang harus dibiayai negara di bidang pendidikan, yaitu sarana dan kualitas pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
PEMERINTAH terus berkomitmen untuk meningkatkan anggaran kesehatan, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
Prioritas yang ketiga akan fokus pada peningkatan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, termasuk melalui perbaikan pada Program Kampus Merdeka.
P2G juga mendorong agar pemerintah mendesain ulang (redesain) realisasi 20 % APBN dan APBD untuk pendidikan yang berdampak secara langsung.
Beberapa kalangan bahkan menganggap, defisit ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah transisi masa pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved