Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan tak akan menambah besaran kisaran defisit anggaran. Sebab, dana sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang dibahas pemerintah dan DPR.
“Rp71 triliun itu semua dalam postur. Tidak ada anggaran berlebih. Kalau di postur, artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran dalam UU APBN itu ada deskrispi alokasinya, jadi tidak ada yang berlebih. Dan Rp71 triliun itu ada dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%. Jadi itu bukan on top dari range tersebut, tetapi sudah ada di dalamnya,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).
Sri Mulyani menambahkan, alokasi anggaran Rp71 triliun itu sejauh ini bakal disiapkan dalam dana pencadangan di dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Itu karena sejauh ini belum ada perincian dari tim presiden terpilih mengenai pelaksanaan program MBG tersebut.
Baca juga : Penjelasan Sri Mulyani Soal APBN yang Selalu Defisit
“Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden teprilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa. Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi Rp71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BA BUN,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, perincian perihal progam MBG masih dalam tahap pembahasan oleh internal kubu Prabowo. Dus, dia mengatakan, belum ada yang bisa disampaikan kepada publik perilah spesifikasi pelaksanaan program itu.
“Prosesnya seperti apa, dan sebagainya, yang bisa saya katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal. Tapi saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Setelah siklus APBN ini selesai, di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut,” tutur dia. (Z-10)
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak lagi menganggarkan untuk acara-acara yang bersifat seremoni. Khususnya untuk perayaan ulang tahun.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp23,61 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025
Rencana aksi nasional untuk penanggulangan kanker payudara di Indonesia memerlukan dukungan pemerintah dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan
Hal yang ditekankan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini adalah untuk melibatkan publik secara masif.
Defisit ini diperkirakan terjadi karena APBD lebih menekankan Belanja Hibah yang terus naik menjadi Rp 2,5 triliun dari PAD Rp10,2 triliun.
Beberapa kalangan bahkan menganggap, defisit ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah transisi masa pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved