Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT Kebijakan Publik yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah mengatakan bansos merupakan instrumen yang efektif untuk membangun kepercayaan publik. Meski demikian, bansos rawan dipolitisasi.
“Apapun alasannya, bansos harus diletakkan pada tataran berkesinambungan. Kalau bisa berkesinambungan, bansos tidak dipolitisasi. Sekarang ada bansos El Nino, padahal sudah tidak ada El Nino. Arahnya sudah jelas kan? Dan jumlahnya (bansos) diperbanyak lagi,”ujar Trubus ketika dihubungi, Senin (18/12).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, membagi-bagikan bansos kepada masyarakat juga bagi para petani. Pemerintah juga memberikan bansos El Nino berupa subsidi uang tunai kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM).
Baca juga: Bansos Perlu Dikawal agar tidak Dipolitisasi
Trubus menjelaskan bahwa Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memberikan bansos saat mencalonkan diri kembali periode kedua pada 2009 bersama Budiono. Bansos, ujar Trubus, punya kekuatan untuk mendorong masyarakat memilih calon tertentu. Jokowi, dinilainya punya kepentingan yakni memenangkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putera pertama Presiden Jokowi.
“Itu ditiru oleh Presiden Jokowi. Arahnya sudah jelas. Masyarakat bawah memilih yang memberikan bansos. Sementara bansos akan berlanjut asumsinya yang melanjutkan program sekarang, kemungkinan paslon nomor 2 karena mengatakan akan melanjutkan (program Jokowi),” terang Trubus.
Baca juga: Bawaslu Minta Definisi SARA Diperjelas
Trubus menegaskan bahwa bansos program pemerintah. Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan miskin ekstrem. Agar bansos tidak dipolitisasi, menurutnya kepala daerah harus mengingatkan bahwa bansos program pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan milik politisi.
“Agak sulit agar bansos bebas dari politisasi,” ucap Trubus.
Ia menjelaskan bahwa bansos juga berefek negatif membuat masyarakat miskin ketergantungan pada program bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah lebih baik membuka lapangan pekerjaan.
“Pemerintah seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang dibutuhkan. Tetapi saat perekonomian masyarakat membaik, masyarakat jadi melawan, pengalaman orde baru yang sangat perhatian pada orang kecil, masyarakatnya makmur ujung-ujungnya melawan pada presidennya. Sekarang bansos jadi dibuat seperti ketergantungan,” tukasnya. (Ind/Z-7)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved