Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan dalam mengisi kursi pimpinan dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Ia berpandangan rangkap jabatan dapat memengaruhi kepercayaan investor. Seperti diketahui, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Kepala Badan Pelaksana (Chief Executive Officer/CEO) Danantara. Kemudian, Wakil Menteri (Wamen) BUMN Dony Oskaria menjadi Chief Operation Officer (COO) atau pelaksana di bidang operasional Danantara.
"Jadi, tidak bisa merangkap jabatan di Danantara," kata Andry dalam Diskusi Publik bertajuk Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa? secara daring, Senin (24/2).
Andry berpendapat baik Rosan maupun Donny mesti memilih salah satu kursi jabatan agar dapat fokus dalam mengoperasikan suatu kementerian atau lembaga. Kemudian, upaya tersebut diyakini bisa menghindari potensi konflik kepentingan. Pasalnya, publik khususnya investor akan bertanya-tanya mengenai rangkap jabatan yang ada di Danantara.
"Idealnya menurut saya, CEO dan COO yang saat ini menjabat sebagai sebagai menteri dan wamen, menurut saya harus mundur. Karena ini menghilangkan konflik kepentingan dan tentu saja meningkatkan kepercayaan investor," jelas Andry.
Menurutnya, Rosan dan Donny bisa fokus mengurus Danantara, karena badan itu mengelola aset perusahaan negara yang amat besar. Jadi, dibutuhkan dedikasi dan waktu untuk mengurus badan pengelola investasi (sovereign wealth fund/SWF) Indonesia tersebut.
"Tentu saja menurut saya, menteri investasi harus turun dan mengelola Danantara secara profesional. Kita harapkan juga anggota dewan dan jajaran Danantara bisa bersikap profesional. Kalau bisa tidak punya konflik kepentingan," pungkasnya. (I-2)
DANANTARA berencana melakukan konsolidasi perusahaan asuransi di lingkungan BUMN. Kebijakan itu merupakan salah satu upaya Danantara meningkatkan kinerja BUMN.
BPI Danantara menegaskan bahwa hingga saat ini belum terlibat dalam rencana akuisisi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (Goto) oleh Grab.
Isu mengenai mundurnya Ray Dalio dari perannya sebagai penasihat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara belakangan mencuat ke publik.
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet
Kolaborasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Danantara Indonesia juga sesuai dengan semangat Apindo dalam menggaungkan Indonesia Incorporated.
Sinergi antara holding operasional dan holding investasi Danantara sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat komunikasi strategis kepada masyarakat dan calon investor.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Jepang tertarik memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dan keberlanjutan di Indonesia.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti urgensi evaluasi dan refleksi dalam proses transformasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, (Danantara).
Mufti Aimah Nurul Anam kritik rencana pajak amplop nikah dan pajak digital. Ia nilai kebijakan makin menekan rakyat dan pertanyakan kinerja Danantara kelola dividen.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berhasil mengantongi pendanaan jumbo senilai US$17 miliar atau sekitar Rp277,42 triliun (kurs Rp16.319) dalam empat bulan terakhir.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan, situasi Indonesia saat ini jauh dari gambaran negatif yang kerap digaungkan sejumlah pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved