Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan rencananya untuk memanfaatkan rumah sitaan koruptor sebagai rumah untuk rakyat.
Langkah ambisius ini telah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Ara menjelaskan, "Saya memiliki konsep untuk memanfaatkan tanah sitaan. Saya sudah berdiskusi dengan Jaksa Agung. Di Banten saja ada sekitar seribu hektare yang siap diserahkan."
Menteri Ara juga berencana untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan ini bertujuan untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut.
"Kami akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan mengenai cara penggunaan tanah ini untuk kepentingan rakyat. Kita ingin memastikan tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk masyarakat kecil," tambahnya.
Ara menekankan bahwa program ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang kesulitan untuk memiliki rumah, terutama bagi para pekerja dan aparatur sipil negara (ASN).
"Ini kesempatan bagi mereka yang bergaji rendah, Ketua. Dengan bantuan Anda, mereka bisa memiliki tanah dan rumah. Banyak ASN, tentara, dan guru yang tidak memiliki rumah, dan mereka kini memiliki harapan," pungkasnya. (Z-10)
Kemendagri berharap Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dapat memantik para pihak untuk mempercepat penyelesaian batas desa.
Pada sisi aplikasi, keamanan menekankan penerapan “shift-left” dan “kemampuan pemulihan” secara bersamaan.
TERPIDANA korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan Harvey Moeis tinggal menunggu waktu eksekusi menjalani masa hukuman 20 tahun penjara, asetnya dilelang
Kejagung akan melelang sejumlah aset sitaan milik terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, dan istrinya, artis Sandra Dewi, uangnya akan diserahkan ke negara
Kejagung segera menyita aset terkait kasus ini untuk pengembalian kerugian negara.
Atas ditolaknya gugatan itu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga menghukum Rea Wiradinata untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2,4 juta.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved