Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat banyak lantaran upaya PK merupakan langkah luar biasa.
ICW menilai nasib pemberantasan korupsi makin suram jika MA tetap mempertahankan tren vonis ringan terhadap pelaku kasus korupsi.
Mahkamah Agung atau mal, kok doyan kasih korting?
Jangan sampai memunculkan anekdot hukum yakni bukan soal hukumnya, tapi siapa hakimnya.
Tidak tepat kalau dikatakan PK itu memotong masa tahanan atau memberikan diskon. Kita lihat MA sudah mencari kebenaran substantif. Jadi, harusnya yang dipertanyakan
KPK mencatat ada sekitar 20 terpidana korupsi yang hukumannya dipotong dalam periode 2019-2020. Bagaimana Komisi Yudisial (KY) melihat putusan Mahkamah Agung
MA mengklaim justru jumlah kasus PK yang dikabulkan lebih sedikit daripada PK yang ditolak MA.
Hukumannya diringankan dari 4,5 tahun penjara menjadi 2 tahun.
Putusan PK MA mengurangi hukuman Irman dari 15 tahun penjara (vonis kasasi) menjadi 12 tahun penjara. Hukuman Sugiharto berkurang dari 15 tahun penjara (vonis kasasi) menjadi 10 tahun penjara.
Efek jera diyakini tidak akan pernah terbangun jika vonis selalu rendah kepada para koruptor.
MA menilai eks anggota DPR Musa Zainuddin bukan pelaku aktif dalam perkara korupsi yang menjeratnya.
Pantas saja peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia cuma jalan di tempat
Samson diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp454.476.400 dalam pekerjaan pembangunan perumahan pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias tahun 2006.
Ke depan, MA juga perlu mengembalikan fungsi kasasi yang fokus pada penerapan hukum dari peradilan sebelumnya sehingga yang diperiksa ialah benar penerapan hukumnya
Jaksa Agung Muda Intelijen pada Senin (7/9) berhasil menangkap buronan kasus korupsi pekerjaan pembangunan Jalan Sepeda Melai One-Longa-Bandara di Sulawesi Tenggara (Sultra)
Pertamina dan KPK telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas Aset senilai Rp9,5 triliun.
Kehadiran Perma tentang Pedoman Pemidanaan yang dikeluarkan belum efektif. Pasalnya hakim Agung masih memberikan diskon ke koruptor.
KPK menyayangkan pengurangan hukuman yang diberikan kepada koruptor pada saat PK. Setidaknya ada 15 kasus yang mendapatkan diskon hukuman.
"Bagi saya sebagai anggota Komisi III, maka kasus korupsi yang buktinya cukup silakan dilanjutkan," tegas Asrul
KEJAKSAAN Agung telah mengizinkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari diperiksa langsung oleh penyidik Polri. Izin tersebut diterbitkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved