Berita Terbaru korupsi Hari Ini

2 Mantan Komsioner KPU NTT Dukung Pelaporan KPU ke KPK

MANTAN Komisioner KPU di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung langkah Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan penggunaan private jet oleh komisioner aktif KPU ke KPK.

Korupsi Proyek Fiktif Rp431,7 Miliar, Sembilan Orang Terseret ke Meja Hukum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan fiktif di lingkungan PT TI untuk periode 2016–2018

Polemik Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara, DPR: Tak Ada yang Kebal Hukum

Herman menekankan bahwa petinggi BUMN tetap bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan korupsi. Meskipun, berstatus bukan penyelenggara negara.

Setyo Budiyanto: Revisi UU BUMN Baru Kebiri Kewenangan KPK

KPK menegaskan beleid baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengebiri kewenangan lembaga antirasuah menyidik kasus korupsi.

Endus Dugaan Korupsi di PT INTI, KPK Panggil Tan Heng Lok

KPK mendalami kasus dugaan korupsi kerja sama pengadaan leptop dan komputer PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Komisaris PT. Asiatel Globalindo Tan Heng Lok dipanggil penyidik

Undang Pejabat Daerah di Aceh, KPK Cegah Kebocoran Anggaran Terjadi

Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.

Polemik UU BUMN, DPR : Pelaku Korupsi Tetap Harus Diproses Hukum 

status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara. Anggota DPR menegaskan pelaku korupsi tetap harus diadili meskipun bukan penyelenggara negara. 

Pemerintahan Prabowo Subianto masih Jauh dari Pemberantasan Korupsi

Kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto masih jauh dari pemberantasan korupsi. Itu tidak sejalan dengan komitmen yang disampaikan saat kampanye.

Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyasari Diperiksa Kejagung Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyasari dipanggil Kejagung hari ini, (6/5) terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero).

Kejagung Masih Cari Bukti Kerugian Negara Kasus Korupsi di Sritex

Harli belum bisa memastikan total kerugian negara dalam kasus ini. Sebagian data yang didapat Kejagung berasal dari laporan masyarakat.

Kejagung Kantongi Alat Bukti Kasus Sritex yang Diduga Sebabkan Kerugian Negara

Kejagung mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada PT Sri Rejeki Tbk (Sritex). Korps Adhyaksa menduga adanya kerugian negara, penyidik telah kantongi alat bukti

Soal Aturan Anyar BUMN, Johanis Tanak: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses

Menurut Tanak, Lembaga Antirasuah masih bisa melakukan penindakan kepada badan hukum jika mengacu pada Pasal 9 huruf G dalam Undang-Undang BUMN.

KPK Usut Kronologi Lelang Jalan di Mempawah Karena Berbau Rasuah

Budi cuma mau memerinci inisial para saksi yakni SN, J alias K, ABD, LK, IS, FE, dan EA. Keterangan rinci mereka dirahasiakan untuk menjaga proses penyidikan.

Direksi BUMN bukan Penyelenggara Negara, Pengamat: Upaya Legalisasi Korupsi

"Saya rasa ini semacam bentuk penyelundupan hukum yang pada akhirnya seolah-olah melegalisasi "tindak pidana korupsi" dalam UU BUMN yang baru ini,"

Erick Pastikan Perubahan Status Direksi-Komisaris di UU BUMN tak Hambat Penindakan Korupsi

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara menanggapi UU BUMN. Perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

Petinggi BUMN Bukan Lagi Penyelenggara Negara, Kejagung: Diusut jika Ada Fraud

Status penyelenggara negara untuk petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hilang atas undang-undang baru tidak dikhawatirkan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung Tetapkan Petinggi Wilmar Grup Tersangka TPPU, Aset Disita

Kejagung menetapkan Head of Social Security Legal of Wilmar Group Muhammad Syafei sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus vonis lepas perkara izin impor minyak

KPK Sebut Pemberantasan Korupsi bukan Soal Regulasi, tapi Integritas Hati dan Pikiran

WAKIL Ketua KPK, Johanis Tanak mengungkapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya soal regulasi  tetapi bagaimana integritas hati dan pikiran oleh semua pejabat pemerintahan.

Pengamat: Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Sangat Lemah

KETUA Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda, Orin Gusta Andini menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan stagnan.

Pukat UGM: Reformasi Hukum dan Pengesahan RUU Perampasan Aset Kunci Pemberantasan Korupsi

Salah satu hal penting yang bisa dilakukan Presiden untuk memberantas korupsi adalah dimulai dengan mengesahkan RUU perampasan aset.

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

Tunjangan Fantastis DPR

Paradoks Provinsi Berkinerja Terbaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia