Berita Terbaru Korupsi Hari Ini

Polemik UU BUMN, DPR : Pelaku Korupsi Tetap Harus Diproses Hukum 

status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara. Anggota DPR menegaskan pelaku korupsi tetap harus diadili meskipun bukan penyelenggara negara. 

Pemerintahan Prabowo Subianto masih Jauh dari Pemberantasan Korupsi

Kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto masih jauh dari pemberantasan korupsi. Itu tidak sejalan dengan komitmen yang disampaikan saat kampanye.

Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyasari Diperiksa Kejagung Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyasari dipanggil Kejagung hari ini, (6/5) terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero).

Kejagung Masih Cari Bukti Kerugian Negara Kasus Korupsi di Sritex

Harli belum bisa memastikan total kerugian negara dalam kasus ini. Sebagian data yang didapat Kejagung berasal dari laporan masyarakat.

Kejagung Kantongi Alat Bukti Kasus Sritex yang Diduga Sebabkan Kerugian Negara

Kejagung mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada PT Sri Rejeki Tbk (Sritex). Korps Adhyaksa menduga adanya kerugian negara, penyidik telah kantongi alat bukti

Soal Aturan Anyar BUMN, Johanis Tanak: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses

Menurut Tanak, Lembaga Antirasuah masih bisa melakukan penindakan kepada badan hukum jika mengacu pada Pasal 9 huruf G dalam Undang-Undang BUMN.

KPK Usut Kronologi Lelang Jalan di Mempawah Karena Berbau Rasuah

Budi cuma mau memerinci inisial para saksi yakni SN, J alias K, ABD, LK, IS, FE, dan EA. Keterangan rinci mereka dirahasiakan untuk menjaga proses penyidikan.

Direksi BUMN bukan Penyelenggara Negara, Pengamat: Upaya Legalisasi Korupsi

"Saya rasa ini semacam bentuk penyelundupan hukum yang pada akhirnya seolah-olah melegalisasi "tindak pidana korupsi" dalam UU BUMN yang baru ini,"

Erick Pastikan Perubahan Status Direksi-Komisaris di UU BUMN tak Hambat Penindakan Korupsi

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara menanggapi UU BUMN. Perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

Petinggi BUMN Bukan Lagi Penyelenggara Negara, Kejagung: Diusut jika Ada Fraud

Status penyelenggara negara untuk petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hilang atas undang-undang baru tidak dikhawatirkan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung Tetapkan Petinggi Wilmar Grup Tersangka TPPU, Aset Disita

Kejagung menetapkan Head of Social Security Legal of Wilmar Group Muhammad Syafei sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus vonis lepas perkara izin impor minyak

KPK Sebut Pemberantasan Korupsi bukan Soal Regulasi, tapi Integritas Hati dan Pikiran

WAKIL Ketua KPK, Johanis Tanak mengungkapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya soal regulasi  tetapi bagaimana integritas hati dan pikiran oleh semua pejabat pemerintahan.

Pengamat: Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Sangat Lemah

KETUA Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda, Orin Gusta Andini menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan stagnan.

Pukat UGM: Reformasi Hukum dan Pengesahan RUU Perampasan Aset Kunci Pemberantasan Korupsi

Salah satu hal penting yang bisa dilakukan Presiden untuk memberantas korupsi adalah dimulai dengan mengesahkan RUU perampasan aset.

Anggota Baleg DPR RI Dukung Presiden Prabowo Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset

Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Pemberian Kredit ke Sritex

Diketahui, PT Sritex dinyatakan pailit pada bulan Oktober 2024 dan resmi menghentikan operasional per 1 Maret 2025.

MAKI Dorong Semua Kasus Pengaturan Perkara oleh Zarof Ricar Dibongkar

MAKI mendorong agar terlebih dahulu diprioritaskan pada penyelidikan terhadap uang yang sudah dibendel-bendel dan diberi keterangan uang kasus yang akan dibelokkan.

Bahaya, 30 Persen Guru dan Dosen Anggap Gratifikasi Lumrah

KPK menilai mewajarkan gratifikasi di sektor pendidikan sangat berbahaya. Sebab, kata Wawan, bisa membuat kebiasaan korupsi merajalela di masa depan.

Polres Karanganyar Bongkar Korupsi Hibah 20 Ekor Sapi

Begitu hibah diterima tersangka menjual 11 ekor sapi, dan menyewakan 7 ekor sapi tanpa seizin Dinas Pertanian dan 2 ekor lainnya kedapatan mati karena tidak dirawat.

Pakar Sebut 29 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kondisinya Semakin Mundur

Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum. 

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia