Berita Terbaru Korupsi Hari Ini

Penambahan Dana Parpol Bukan Panasea Korupsi Politik

Pasalnya, masalah utama dalam pengelolaan dana partai selama ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Selama parpol dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat.

Demo di Mabes Polri, Koalisi Masyarakat Desak Kejelasan Dugaan Korupsi Payment Gateway

Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham

Kasus Korupsi Sritex, Pengingat Penting Perbankan Lebih Hati-Hati

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) seharusnya menjadi pelajaran penting bagi industri perbankan dalam peningkatan kehati-hatian.

Bos Sritex Gunakan Kredit dari Bank Rp3,5 Triliun Buat Beli Tanah

KEJAKSAAN Agung menyoroti kredit dari sejumlah bank kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) saat mengalami kerugian pada 2021. 

Eks Dirut Terlibat Kasus Korupsi Sritex, Bank DKI Dukung Proses Hukum

Bank DKI mendukung penuh seluruh proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex pada 2020.

Sumbat Korupsi, KPK Baru Buka Diskusi dengan Parpol Soal Pendanaan APBN

Pendanaan pakai APBN ini belum final. Saran dari KPK masih bisa berubah, karena masih banyak sejumlah faktor yang bisa membuat belanja negara membengkak kalau membiayai partai.

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Dam Boreng Lumajang

Proyek Dam Boreng sebelumnya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada 6 Maret lalu.

Periksa Dirut ASDP, KPK Minta Dijelaskan Kondisi Jembatan Nusantara Usai Diakuisisi

“Saksi HW didalami terkait dengan kondisi dan perbaikan PT Jembatan Nusantara pascadiakuisisi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Dugaan Korupsi di DLH Kabupaten Sukabumi, Kejari Tingkatkan ke Penyidikan

Kasus dugaan korupsi itu mulai diusut sejak Maret 2025. Dari berbagai tahapan, Korps Adhyaksa itu sudah mengumpulkan berbagai bahan dan keterangan.

LSM dan Mahasiswa Berkolaborasi Perkuat Gerakan Antikorupsi

Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.

2 Mantan Komsioner KPU NTT Dukung Pelaporan KPU ke KPK

MANTAN Komisioner KPU di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung langkah Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan penggunaan private jet oleh komisioner aktif KPU ke KPK.

Korupsi Proyek Fiktif Rp431,7 Miliar, Sembilan Orang Terseret ke Meja Hukum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan fiktif di lingkungan PT TI untuk periode 2016–2018

Polemik Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara, DPR: Tak Ada yang Kebal Hukum

Herman menekankan bahwa petinggi BUMN tetap bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan korupsi. Meskipun, berstatus bukan penyelenggara negara.

Setyo Budiyanto: Revisi UU BUMN Baru Kebiri Kewenangan KPK

KPK menegaskan beleid baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengebiri kewenangan lembaga antirasuah menyidik kasus korupsi.

Endus Dugaan Korupsi di PT INTI, KPK Panggil Tan Heng Lok

KPK mendalami kasus dugaan korupsi kerja sama pengadaan leptop dan komputer PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Komisaris PT. Asiatel Globalindo Tan Heng Lok dipanggil penyidik

Undang Pejabat Daerah di Aceh, KPK Cegah Kebocoran Anggaran Terjadi

Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.

Polemik UU BUMN, DPR : Pelaku Korupsi Tetap Harus Diproses Hukum 

status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara. Anggota DPR menegaskan pelaku korupsi tetap harus diadili meskipun bukan penyelenggara negara. 

Pemerintahan Prabowo Subianto masih Jauh dari Pemberantasan Korupsi

Kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto masih jauh dari pemberantasan korupsi. Itu tidak sejalan dengan komitmen yang disampaikan saat kampanye.

Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyasari Diperiksa Kejagung Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyasari dipanggil Kejagung hari ini, (6/5) terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero).

Kejagung Masih Cari Bukti Kerugian Negara Kasus Korupsi di Sritex

Harli belum bisa memastikan total kerugian negara dalam kasus ini. Sebagian data yang didapat Kejagung berasal dari laporan masyarakat.

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia