Berita Terbaru korupsi Hari Ini

ICW Nilai Usulan Korupsi Masuk RUU HAM Harus Dikaji Lebih Dalam, Jangan Hanya Normatif

Ide tersebut menarik untuk dipertimbangkan dalam penyusunan revisi UU HAM, karena korupsi memang memiliki dimensi yang merusak hak asasi manusia.

KPK Sita Mata Uang Asing Terkait Kasus Kuota Haji

KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Masyarakat Diminta Bantu Polri Berantas Narkoba: Lebih Bahaya dari Korupsi

Dalam kurun waktu Januari-Oktober 2025, pihak kepolisian berhasil mengungkap 38.934 kasus dan menyita 197,71 ton narkoba.

DPR Dukung Wacana Uang Sitaan Korupsi untuk LPDP

ANGGOTA Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendukung wacana mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian korupsi sebesar Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Gaji Hakim Naik 280 Persen, Peradilan Harus Bersih dari Korupsi

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Itu dapat memperkuat integritas aparat peradilan agar bersih dari korupsi

Merawat Indonesia Menjadi Bangsa Bermartabat

INDONESIA bukan bangsa kecil. Ia lahir dari semangat, darah, dan cita-cita luhur: memerdekakan manusia dari ketakutan, kebodohan, dan ketidakadilan.

Ekspatriat Bisa Pimpin BUMN, ICW: Tidak Menjamin Perusahaan Bersih dari Korupsi

Jika WNA diizinkan menjadi direksi tanpa peninjauan ulang terhadap kelemahan hukum yang ada, penegakan kasus korupsi akan semakin sulit. 

HMI: MBG dan Pemberantasan Korupsi Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi, menjadi motor penggerak penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional

Keberhasilan Satu Kasus belum Menandakan Perbaikan Pemberantasan Korupsi

Negara harus segera membuat pedoman resmi mengenai cara menghitung kerugian perekonomian negara.

Pemulihan Kerugian Negara Rp13,25 Triliun, Pengamat: Paradigma Progresif Pemberantasan Korupsi

Tanpa regulasi perampasan aset yang tegas, negara kerap berada dalam posisi lemah menghadapi koruptor yang berupaya menyembunyikan hasil kejahatannya. 

Geledah 3 Ruang Kerja, Jaksa Penyidik Kejari Lembata Sita 2 Kontainer Dokumen

TIM Penyidik Kejaksaan Negeri Lembata, Nusa Tenggara Timur, Senin (20/10) melakukan penggeledahan dan penyitaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lembata.

Prabowo: Kerugian Negara Rp13,25 Triliun Bisa untuk Renovasi 8 Ribu Sekolah

Kejagung menyerahkan uang pemulihan kerugian negara dari hasil korupsi minyak sawit sebesar Rp13,5 triliun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan itu setara untuk merenovasi 8 ribu sekolah

Prabowo Tegas, Korupsi Sumber Daya Alam bak Subversi Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto mengecam keras korupsi sumber daya alam, menyebutnya sebagai subversi ekonomi.

Pengembalian 57 Eks Pegawai KPK Bisa Jadi Pesan Politik Prabowo-Gibran Tegas Berantas Korupsi

Slogan Indonesia bersih dan berintegritas diyakini bukan cuma kalimat jika Presiden sudah bertindak.

Setahun Pemerintahan Prabowo: Rp1,7 Triliun Hasil Korupsi Balik ke Negara

Selama setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan uang negara Rp1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi.

Alasan Biro Travel Jual Jatah Kuota Haji Petugas Didalami

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

PT DNG Punya Stempel Dinas PUPR Sumut untuk Garap Proyek

Selain PT DNG dan PT RNM, Taufik juga mengungkap bahwa perusahaan miliknya, PT Prima Duta dan CV Prima Duta

Perkuat Tata Kelola Melalui Kebijakan Antipenyuapan dan Gratifikasi

Hal itu guna memastikan tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan dengan menerapkan kebijakan internal terkait anti-penyuapan dan pengendalian gratifikasi.

Konstruksi Korupsi Hibah APBD Jatim sebagai Kasus Suap Wakil Rakyat

EMPAT dari 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim 2019-2022 telah ditahan KPK.

Jaksa Kantongi 4 Bukti Korupsi Nadiem Makarim

Sudah ada beberapa putusan praperadilan tidak harus ada audit LHP.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia