Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Pihaknya meminta masukan terkait sejumlah hal yang perlu dipersiapkan demi kelancaran pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2022 yang direncanakan digelar dalam waktu dekat.
Kolaborasi dilakukan guna menghasilkan proses penilaian yang objektif dalam mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan proses pengangkatan itu telah dilakukan mempedomani sejumlah regulasi dan prosedur yang diatur.
Kemendagri mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"UMKM harus jadi perhatian karena sektor ini paling luas serapan lapangan kerjanya," tuturnya.
UMKM harus jadi perhatian karena sektor ini paling luas serapan lapangan kerjanya," tuturnya.
Mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat politiknya.
Aturan dalam UU TNI dan UU Polri juga jelas melarang para perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil.
Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kebijakan Mendagri yang menunjuk perwira aktif yakni Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.
"Pemerintah perlu segera membuat PP sebagai bentuk konkret perbaikan penunjukan Pj yang bersifat transparan dengan proses seleksi terbuka,"
KETUA Solidaritas Pemuda Maluku Utara (SPMU) Bahardi Ngongira menyebut pengabaian tiga nama tersebut merupakan wujud tidak adanya penghargaan terhadap otonomi daerah (otda).
Mengingat, staf ahli berperan sebagai pemberi saran kebijakan terhadap kepala daerah. Staf ahli juga dapat mengintervensi kebijakan di daerah, agar semakin baik.
Berdasarkan forum konsinyasi antara KPU, DPR dan Kemendagri, anggaran untuk kebutuhan Pemilu 2024 disepakati sebesar Rp76,6 triliun.
Pemerintah kabupatan dan kota di Provinsi Jawa Barat kompak berkomitmen untuk memberikan perlindungan jamsostek bagi pegawai non-ASN di wilayahnya.
Gerbangdutas tak hanya menjadi upaya meningkatkan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, tapi juga mengatasi keterisolasian wilayah perbatasan
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan konflik kepentingan itu bisa terjadi saat pemilihan umum (pemilu) 2024, apabila penjabat diusulkan oleh kepala daerah.
Penyusunan indeks dilakukan dengan semangat untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah di setiap wilayah Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan peneliti Kode Insiatif Muhammad Ihsan Maulana, Selasa (24/5).
Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar Pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved