Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Mendagri: Produk Lokal di APBD Minimal 40%

Jika produk dalam negeri di APBD tak sampai 40%, Mendagri menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui usulan anggaran dari pemda tersebut.

DPR Tegaskan Durasi Kampanye 90 Hari Sudah Rasional

DPR RI sebelumnya DPR usul masa kampanye Pemilu 2024 jadi hanya 75 hari. Usul tersebut dicetuskan DPR saat rapat konsinyering dengan KPU dan Kemendagri.

Jelang Pemilu Muncul Isu WNA Tiongkok Dapat KTP-e, Ini Kata Kemendagri

DIRJEN Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan alasan pihaknya memberikan  WNA KTP-elektronik (KTP-e).

Dirjen Bina Keuda Kemendagri Tinjau Langsung Samsat Provinsi Riau

Monitoring tersebut untuk melihat secara langsung pelayanan bagi masyarakat terkait wajib pajak yang mudah dalam melakukan pengurusan pembayaran pajak.

Kemendagri, KPK dan BPKP Gelar Sosialisasi MCP

MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korups

Rapat Pemilu Batal, KPU: Sudah Dijadwal Ulang pada 7 Juni

Menanggapi itu, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat, menyebut secara prinsip pihaknya telah mengikuti jadwal dengan DPR.

Putusan MK Tidak Mewajibkan Pemerintah Terbitkan PP Pengisian PJ Kepala Daerah

Hal ini dikatakan oleh Umbu Rauta, Pakar Hukum Tata Negara dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Tata Negara, UKSW Salatiga, hari ini, hari ini.

Usai Diundur Karena Mendagri, Rapat Tahapan Pemilu Batal Lagi gara-gara KPU

Komisi II DPR RI batal menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah serta penyelenggara pemilu pada Senin (30/5).

BSKDN Kemendagri Gandeng UI Perkuat Validasi Indeks Inovasi Daerah

Pihaknya meminta masukan terkait sejumlah hal yang perlu dipersiapkan demi kelancaran pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2022 yang direncanakan digelar dalam waktu dekat.

Kemendagri Perkuat Validasi Indeks Inovasi Daerah 2022

Kolaborasi dilakukan guna menghasilkan proses penilaian yang objektif dalam mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

TNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi Demokrasi

Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.

Kemendagri Bersikukuh Tempatkan Prajurit TNI aktif jadi Penjabat Kepala Daerah

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan proses pengangkatan itu telah dilakukan mempedomani sejumlah regulasi dan prosedur yang diatur.

Kemendagri Apresiasi Pemerintah Daerah atas Torehan WTP 

Kemendagri mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Produk dalam Negeri Harus Jadi Tuan di Rumah Sendiri

"UMKM harus jadi perhatian  karena sektor ini paling luas serapan lapangan kerjanya," tuturnya.  

Kemendagri: Produk dalam Negeri Harus Jadi Tuan di Rumah Sendiri

UMKM harus jadi perhatian  karena sektor ini paling luas serapan lapangan kerjanya," tuturnya. 

Selesaikan Polemik Penjabat Kepala Daerah dengan Penguatan Birokrasi Sipil

Mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat politiknya.

Koalisi Sipil Desak Penunjukan TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Dibatalkan

Aturan dalam UU TNI dan UU Polri juga jelas melarang para perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil.

DPR Pertanyakan Penunjukan Perwira TNI Aktif Sebagai Pj Bupati Seram Barat

Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kebijakan Mendagri yang menunjuk perwira aktif yakni Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

Pemerintah Perlu Segera Terbitkan Aturan Jelas Penunjukan Penjabat 

"Pemerintah perlu segera membuat PP sebagai bentuk konkret perbaikan penunjukan Pj yang bersifat transparan dengan proses seleksi terbuka,"

Pemuda Maluku Utara Demo Mendagri Soal Pj Bupati Morotai

KETUA Solidaritas Pemuda Maluku Utara (SPMU) Bahardi Ngongira menyebut pengabaian tiga nama tersebut merupakan wujud tidak adanya penghargaan terhadap otonomi daerah (otda).

Kemenlu dan Kembalinya Dplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia