Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada 48 penjabat (Pj) kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
Arahan pertama, presiden ingin seluruh Pj kepala daerah mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 sebaik-baiknya. Ia tidak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup.
“Semua urusan pemilu dan pilkada harus diprogramkan betul di dalam APBD,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Seanjutnya, pemerintah daerah juga diminta memberi dukungan prasarana dan sarana, termasuk dalam hal distribusi logistik.
Baca juga: Prabowo: Kalah itu Kemenangan yang Tertunda
"Semua kebutuhan, pengadaan logistik harus sudah sampai sebelum hari pelaksaan pemungutan suara, 14 Februari 2024," ucapnya.
Kemudian, terkait regulasi, presiden akan menyiapkan berbagai aturan pendukung jika memang dibutuhkan.
Seperti payung hukum untuk lelang pengadaan logistik pemilu yang diharapkan bisa difokuskan pada produk-produk hasil UMKM lokal.
"Presiden ingin sebanyak mungkin menggunakan produk dalam negeri. Banyak saya kira, ada kertas, pena, itu produksi dalam negeri banyak sekali. Jangan impor-impor terus sehingga uang beredar di Indonesia,” tandas mantan kapolri itu.(OL-4)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved