Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada 48 penjabat (Pj) kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
Arahan pertama, presiden ingin seluruh Pj kepala daerah mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 sebaik-baiknya. Ia tidak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup.
“Semua urusan pemilu dan pilkada harus diprogramkan betul di dalam APBD,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Seanjutnya, pemerintah daerah juga diminta memberi dukungan prasarana dan sarana, termasuk dalam hal distribusi logistik.
Baca juga: Prabowo: Kalah itu Kemenangan yang Tertunda
"Semua kebutuhan, pengadaan logistik harus sudah sampai sebelum hari pelaksaan pemungutan suara, 14 Februari 2024," ucapnya.
Kemudian, terkait regulasi, presiden akan menyiapkan berbagai aturan pendukung jika memang dibutuhkan.
Seperti payung hukum untuk lelang pengadaan logistik pemilu yang diharapkan bisa difokuskan pada produk-produk hasil UMKM lokal.
"Presiden ingin sebanyak mungkin menggunakan produk dalam negeri. Banyak saya kira, ada kertas, pena, itu produksi dalam negeri banyak sekali. Jangan impor-impor terus sehingga uang beredar di Indonesia,” tandas mantan kapolri itu.(OL-4)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved