Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada 48 penjabat (Pj) kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
Arahan pertama, presiden ingin seluruh Pj kepala daerah mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 sebaik-baiknya. Ia tidak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup.
“Semua urusan pemilu dan pilkada harus diprogramkan betul di dalam APBD,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Seanjutnya, pemerintah daerah juga diminta memberi dukungan prasarana dan sarana, termasuk dalam hal distribusi logistik.
Baca juga: Prabowo: Kalah itu Kemenangan yang Tertunda
"Semua kebutuhan, pengadaan logistik harus sudah sampai sebelum hari pelaksaan pemungutan suara, 14 Februari 2024," ucapnya.
Kemudian, terkait regulasi, presiden akan menyiapkan berbagai aturan pendukung jika memang dibutuhkan.
Seperti payung hukum untuk lelang pengadaan logistik pemilu yang diharapkan bisa difokuskan pada produk-produk hasil UMKM lokal.
"Presiden ingin sebanyak mungkin menggunakan produk dalam negeri. Banyak saya kira, ada kertas, pena, itu produksi dalam negeri banyak sekali. Jangan impor-impor terus sehingga uang beredar di Indonesia,” tandas mantan kapolri itu.(OL-4)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved