Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Seluruh Sekretariat Perangkat Gubernur untuk segera membentuk dan memproses penetapan SK Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi.
Kemendagri menggelar Rakor untuk mendukung penetapan Kedungsepur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan fokus mewujudkan pusat ekonomi berskala internasional.
Selanjutnya, persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dengan target 80%.
Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100% di berbagai sektor.
"Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri menyetujui rancangan PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan.
"Khusus bagi pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara pada APBD."
Presiden tidak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup.
Kemendagri juga mengingatkan bahwa tujuan pendirian ormas salah satunya menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan masyarakat.
Hal itu ditekankan Kemendagri, yang menyoroti dampak pandemi covid-19. Fokus pemerintah untuk memperkuat infrastruktur teknologi sempat bergeser akibat pandemi.
Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh penjabat (Pj) kepala daerah untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas memimpin wilayah.
Kemendagri akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.
Kemendagri tengah mendalami ada atau tidak dugaan pelanggaran yang dilakukan organisasi Khilafatul Muslimin.
KontraS meminta Ombudsman RI agar segera mengambil tindakan terhadap Menteri Dalam Negeri terkait dugaan maladministrasi penjabat (Pj) kepala daerah.
Dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah perlu didukung dengan SOP yang jelas sehingga dapat membatasi ruang lingkup Pol PP dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.
Adapun laporan itu dibuat oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Panja mendesak Kemendikbud-Ristek dan Panselnas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap permasalahan dan kendala selama proses seleksi.
Dalam rangka mengoptimalkan peran dan kinerja badan litbang daerah tersebut, Eko menyarankan untuk turut menyertakan peran akademisi dan media massa.
Data WAP juga bersifat sangat dinamis dan terus berubah sampai saat ini, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data secara real time melalui sinergi antarkomponen
Rakornas digelar sebagai media penyebarluasan informasi kebijakan dan regulasi terkini pengelolaan keuangan daerah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved