Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Pada 2017, Paulus masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara.
Menurut Tito, karena MK hanya menyebutkan mempertimbangkan, kebijakan yang diambil terkait penunjukkan PJ ini merupakan diskresi dari pemerintah
Sebaiknya 266 penjabat kepala daerah yang masih tersisa dan akan dilantik melalui mekanisme PP yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Guspardi Gaus mengingatkan agar pemerintah secara khusus Kemendagri dapat menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengangkatan penjabat (PJ) kepala daerah.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan sudah ada kesepakatan antara KPU dan Dukcapil untuk menyelesaikan masalah data pemilih.
Proses pemilihan penjabat kepala daerah harus dijalankan secara ketat dan transparan.
Kemendagri menegaskan akan terus memonitoring dan evaluasi Pj kepala daerah
"Iya betul sekali besok pukil 08.00 pagi akan melantik lima penjabat kepaal daerah gubernur. Di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri," ujar Kastorius Sinaga,
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan penjabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.
Rakernas ini dihadiri para gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI, perwakilan dari Kemendagri, serta ketua dan anggota Dewan Pakar APPSI.
Berdasar data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, sejauh ini terdapat 622 JPT madya dengan sebaran 588 JPT madya kementerian lembaga dan 34 JPT madya provinsi.
Tito Karnavian kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), baik di Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali.
Proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi. Mirip halnya praktik jual beli jabatan dalam beberapa perkara yang ditangani KPK.
"Perpanjangan PPKM kali ini kita laksanakan serentak untuk seluruh wilayah di Indonesia. Secara substansi terdapat beberapa penyesuaian."
KEMENDAGRI menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri Selama Masa Arus Balik Idul Fitri 1443 H
Kemendagri melalui Ditjen Otda tengah me-review satu per satu usulan penjabat dari daerah, sebelum nantinya diteruskan ke Presiden Jokowi.
Penyerapan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah secara umum akan memengaruhi ekonomi daerah yang bersangkutan.
Menurut dia, terobosan Tito tersebut harus dikawal dengan kebijakan turunannya berupa sanksi dan apresiasi. Tujuannya supaya pemerintah daerah benar-benar menjalankannya.
Dalam Inmendagri ini, tercatat penurunan daerah yang berada di PPKM level 3, dari sebelumnya 43 kabupaten/kota menjadi 39 kabupaten/kota.
Pasalnya, berdasarkan data KPK, pengadaan barang dan jasa di daerah kerap menjadi lahan korupsi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved