Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengklaim bahwa pemekaran Provinsi Papua sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta. “Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan," ujar Tito, Selasa (21/6).
"Kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP), akan meningkat dengan cepat juga dengan adanya pemekaran ini,” imbuhnya.
Baca juga: DPR Targetkan RUU DOB Papua Rampung 30 Juni
Menurut Tito, letak geografis yang luas dan medan yang sulit, menjadi tantangan dalam proses pembangunan di wilayah Papua. Lalu, persoalan birokrasi yang panjang juga kerap menjadi hambatan dalam pembangunan.
“Dengan dimekarkannya menjadi 3 provinsi, diharapkan dapat memperpendek birokrasi dan mempermudah berbagai urusan,” jelas Tito.
Adapun pemekaran wilayah bukan hal baru di negeri ini. Sebelumnya, melalui pemekaran wilayah, beberapa daerah terbukti menjadi lebih mandiri, dengan kemampuan fiskal yang memadai untuk pembangunan.
Baca juga: Presiden: Daerah Harus Fokus pada Satu Komoditas Pangan
Bahkan, lanjut Tito, beberapa daerah hasil pemekaran juga dinilai sukses. Misalnya, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara-Tengah.
Menyoroti pemekaran di wilayah Papua juga bukan hal baru. Sejak dimekarkan dan berdirinya Provinsi Papua Barat, berbagai capaian positif pembangunan semakin terlihat jelas.
“Papua juga dimekarkan dengan adanya provinsi baru, yakni Papua Barat. Kita melihat hasil yang positif. Kita melihat pembangunan ditandai dengan IPM yang naik, daerah yang tadinya terisolasi, semua menjadi terbuka,” pungkasnya.(OL-11)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved