Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI II DPR telah memulai pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. RUU diersebut ditargetkan rampung pada 30 Juni 2022.
"Insyaallah 30 Juni itu akan ada rapat paripurna, maka oleh karena itu sebelum 30 bisa kita selesaikan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6).
LWakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menyampaikan pihaknya telah membentuk panitia kerja (panja) pembahasan payung hukum pemekaran pemerintah daerah di Papua. Ada tiga Panja yang dibentuk.
"Panja RUU Papua Pegunungan Tengah dipimpin oleh saya sendiri, kemudian Panja RUU Papua Selatan oleh Pak Junimart," ungkap dia.
Ia menyampaikan Panja RUU Papua Selatan bakal berkunjung ke Papua. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Menyerap aspirasi di sana sampai Minggu," ujarnya.
Pekan selanjutnya, ketiga Panja bakal melakukan finalisasi. Pembahasan diharapkan selesai sebelum 30 Juni 2022. "Senin, Selasa, Rabu kita tuntaskan finalisasi RUU ini, sehingga Rabu sudah bisa kita putuskan dalam tingkat I, kemudian tanggal 30 kalau tidak salah itu Kamis itu sudah bisa diselesikan (disahkan)," pungkas Ahmad. (OL-8)
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved