Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban mengatakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) akan menjadi kunci mengatasi berbagai persoalan di Tanah Papua. Menurutnya, pemekaran tersebut bisa membuat Bumi Cenderawasih maju.
Sebab itu, IKBP mendukung penuh pemerintah pusat mempercepat realisasi pembentukan tiga provinsi baru di Papua.
“Kenapa kita sampai mendukung? Karena kami sendiri anak Papua dan melihat persoalan yang ada di Papua bagaimana supaya Papua juga bisa maju, sama dengan daerah-daerah lain,” kata Ayub Faidiban dalam pernyataannya, Rabu (22/6).
Pemekaran, kata Ayub, menjadi penting karena dua provinsi yang sudah ada saat ini ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan di Papua.
Baca juga: Pembangunan 3 Provinsi Baru di Papua Dimulai Tahun Depan
Ia bahkan menilai tambahan tiga provinsi baru sebenarnya masih belum cukup. Ia berharap agar Papua Barat Daya dan Teluk Saereri juga segera dijadikan sebagai provinsi baru.
“Sehingga pembangunan yang nanti ada di tanah Papua itu terbangun dengan maksimal sebagaimana daerah tengah dan daerah barat. Sehingga Papua pun bisa maju, Papua Sejahtera, dan orang Papua bisa menikmati itu,” ungkap Ayub.
Ia pun mengajak semua elemen masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan pembentukan provinsi baru ini di Papua.
IKBP, lanjutnya, tegak lurus dengan pemerintah pusat agar pemekaran daerah otonomi baru ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat.
“Kalau ada hal-hal lain yang memang kita anggap bahwa masih kurang, ya jangan kita menghalangi daerah pemekaran tadi, tapi kita menyampaikan dengan cara-cara yang elegan kepada pemerintah sehingga ada solusi untuk menyelesaikan persoalan tadi,” harapnya.
“Untuk itu saya mengajak kita marilah kita semua bersatu mendukung pemerintah dalam rangka mempercepat DOB,” pungkas Ayub. (RO/OL-09)
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved