Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban mengatakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) akan menjadi kunci mengatasi berbagai persoalan di Tanah Papua. Menurutnya, pemekaran tersebut bisa membuat Bumi Cenderawasih maju.
Sebab itu, IKBP mendukung penuh pemerintah pusat mempercepat realisasi pembentukan tiga provinsi baru di Papua.
“Kenapa kita sampai mendukung? Karena kami sendiri anak Papua dan melihat persoalan yang ada di Papua bagaimana supaya Papua juga bisa maju, sama dengan daerah-daerah lain,” kata Ayub Faidiban dalam pernyataannya, Rabu (22/6).
Pemekaran, kata Ayub, menjadi penting karena dua provinsi yang sudah ada saat ini ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan di Papua.
Baca juga: Pembangunan 3 Provinsi Baru di Papua Dimulai Tahun Depan
Ia bahkan menilai tambahan tiga provinsi baru sebenarnya masih belum cukup. Ia berharap agar Papua Barat Daya dan Teluk Saereri juga segera dijadikan sebagai provinsi baru.
“Sehingga pembangunan yang nanti ada di tanah Papua itu terbangun dengan maksimal sebagaimana daerah tengah dan daerah barat. Sehingga Papua pun bisa maju, Papua Sejahtera, dan orang Papua bisa menikmati itu,” ungkap Ayub.
Ia pun mengajak semua elemen masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan pembentukan provinsi baru ini di Papua.
IKBP, lanjutnya, tegak lurus dengan pemerintah pusat agar pemekaran daerah otonomi baru ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat.
“Kalau ada hal-hal lain yang memang kita anggap bahwa masih kurang, ya jangan kita menghalangi daerah pemekaran tadi, tapi kita menyampaikan dengan cara-cara yang elegan kepada pemerintah sehingga ada solusi untuk menyelesaikan persoalan tadi,” harapnya.
“Untuk itu saya mengajak kita marilah kita semua bersatu mendukung pemerintah dalam rangka mempercepat DOB,” pungkas Ayub. (RO/OL-09)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved