Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban mengatakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) akan menjadi kunci mengatasi berbagai persoalan di Tanah Papua. Menurutnya, pemekaran tersebut bisa membuat Bumi Cenderawasih maju.
Sebab itu, IKBP mendukung penuh pemerintah pusat mempercepat realisasi pembentukan tiga provinsi baru di Papua.
“Kenapa kita sampai mendukung? Karena kami sendiri anak Papua dan melihat persoalan yang ada di Papua bagaimana supaya Papua juga bisa maju, sama dengan daerah-daerah lain,” kata Ayub Faidiban dalam pernyataannya, Rabu (22/6).
Pemekaran, kata Ayub, menjadi penting karena dua provinsi yang sudah ada saat ini ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan di Papua.
Baca juga: Pembangunan 3 Provinsi Baru di Papua Dimulai Tahun Depan
Ia bahkan menilai tambahan tiga provinsi baru sebenarnya masih belum cukup. Ia berharap agar Papua Barat Daya dan Teluk Saereri juga segera dijadikan sebagai provinsi baru.
“Sehingga pembangunan yang nanti ada di tanah Papua itu terbangun dengan maksimal sebagaimana daerah tengah dan daerah barat. Sehingga Papua pun bisa maju, Papua Sejahtera, dan orang Papua bisa menikmati itu,” ungkap Ayub.
Ia pun mengajak semua elemen masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan pembentukan provinsi baru ini di Papua.
IKBP, lanjutnya, tegak lurus dengan pemerintah pusat agar pemekaran daerah otonomi baru ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat.
“Kalau ada hal-hal lain yang memang kita anggap bahwa masih kurang, ya jangan kita menghalangi daerah pemekaran tadi, tapi kita menyampaikan dengan cara-cara yang elegan kepada pemerintah sehingga ada solusi untuk menyelesaikan persoalan tadi,” harapnya.
“Untuk itu saya mengajak kita marilah kita semua bersatu mendukung pemerintah dalam rangka mempercepat DOB,” pungkas Ayub. (RO/OL-09)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved