Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwasannya transformasi digital merupakan win-win solution bagi semua pihak.
Hal ini jadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, pola pikir baru, kesempatan bisnis global baru, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia Maju.
Salah satu tolok ukur adalah implementasi transformasi digital dalam lingkup pemerintahan untuk menunjang pelayanan publik.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, terus berkomitmen untuk meningkatkan performa lembaga melalui percepatan transformasi digital di lingkungan birokrasi.
Untuk itu Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, menyelenggaraan kegiatan Rapat Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan dengan mengambil tema “Percepatan Transformasi Digital untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan” di Jakarta.
“Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan selain sebagai pemangku kebijakan yang sifatnya substantif regulatif, juga terutama sekali kita harus memahami bahwa benefit maupun implikasi kebijakan yang ada, tidak semata bersifat kelembagaan namun juga bersentuhan langsung dengan masyarakat (direct to the peoples),” kata Sesditjen Bina Adwil, Indra Gunawan dalam keterangan pers, Rabu (22/6).
Baca juga: IKBP Minta Pemerintah Pusat Percepat Bentuk Provinsi Baru di Papua
Kegiatan yang turut dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Ombudsman RI menitikberatkan pada upaya pengintegrasian tata kelola persuratan dan kearsipan mulai dari hulu hingga hilir.
Transformasi dan inovasi menjadi kunci dalam menjawab problematika permasalahan administrasi dan kearsipan.
"Adanya transformasi digital saat ini menekankan pada percepatan proses, efisiensi, kompetensi dan model untuk sepenuhnya memanfaatkan perubahan dan peluang teknologi digital, sehingga dapat terwujud performa yang faster, cheaper and better, termasuk dalam penanganan pengaduan masyarakat,” tegas Sesditjen Bina Adwil, Indra Gunawan.
“Mencermati posisi strategis dan vital yang terdapat pada fungsi Ditjen Bina Adwil, maka perlu ada perombakan admnistrasi atau kearsipan yang sifatnya fundamental, baik secara digital maupun konvensional," jelasnya.
"Apalagi kita akan menghadapi tahun – tahun politik menjelang pemilu serentak tahun 2024, yang tentunya dapat menjadi pola best practices yang dapat direplikasi di tingkat pemerintah daerah,” pungkas Indra. (RO/OL-09)
