Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebelumnya pemerintah, DPR dan DPD telah menyepakati pemekaran tiga daerah di Papua untuk menjadi provinsi baru. Rinciannya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berdaya saing.
Dalam rapat mendengarkan keputusan mini fraksi Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD, Selasa (28/6) Ahmad menekankan pemekaran ini menjadi cara penyelesaian masalah di Papua.
Penyerahan data penduduk semester satu oleh Kemendagri dilakukan guna menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU RI.
Proses penyerahan data penduduk potensial pemilih ini akan berlangsung hingga 2023.
Zudan menjelaskan beberapa data yang perlu diganti meliputi kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu identitas anak (KIA)
“Seperti Calistung (Baca, Tulis, dan Hitung) pada saat kita masih kecil, literasi digital tidak bisa lepas dari kehidupan kita pada saat ini,
Indonesia-Malaysia terus perkuat perdagangan lintas batas guna peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan dan perlunya kerja sama pencegahan, penyelundupan barang-barang terlarang
Tes urine merupakan bentuk kewaspadaan Kemendagri terhadap penyalahgunaan dan penyebaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (Napza) oleh pegawai.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, terus berkomitmen untuk meningkatkan performa lembaga melalui percepatan transformasi digital di lingkungan birokrasi.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban mengatakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) akan menjadi kunci mengatasi berbagai persoalan di Tanah Papua.
"Mengenai tingkat kemiskinan hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena DKI kemiskinan ekstrem sebesar 132.345 jiwa," lanjut Suharjo.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan ada sejumlah dampak pemekaran wilayah, seperti mempermudah pelayanan publik dan memangkas birokrasi.
Menurut Mendagri, pemekaran di wilayah Papua juga mempercepat pembangunan, memperpendek urusan birokrasi, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Zona integritas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik hingga meningkatkan standar pelayanan nasional.
Kementerian dalam negeri meminta Pemda mengalokasikan anggaran dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewan ternak.
Pemda diharapkan melakukan tiga kali rakor Monev guna mempercepat realisasi APBD.
Ketua Ikakum Universitas Syah Kuala Cabang Jakarta mengingatkan, sebaiknya Pj Gubernur Aceh yang akan menggantikan Nova Iriansyah bukan berasal dari kalangan TNI/Polri.
Putri Otonomi Indonesia (POI) 2022 Gresita akan bertugas dan berkantor di Gedung Kemendagri dan ia pun mendapat fasilitas layaknya Wamendagri.
Mendagri Tito Karnavian menitipkan pesan agar para bupati memanfaatkan forum rakernas sebagai wadah untuk menyuarakan segala persoalan yang ada di daerah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved