Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
STATUS Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah DKI Jakarta kembali ke level 1. Setelah sebelumnya, dalam hitungan jam, sempat naik ke level 2
Merujuk pada Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2022, seluruh operasional dan kapasitas di beberapa sektor kembali dalam 100%. seperti, pengunjung di dalam mal hingga bekerja secara Work From Office (WFO) di sektor nonesensial.
Baca juga: Vaksin Booster untuk Syarat Mobilitas Berlaku Dua Minggu Lagi
Instruksi ini mulai berlaku pada 6 Juli-1 Agustus 2022. Dengan begitu, Intruksi Mendagri Nomor 33 Tahun 2022 tentang PPKM level 2 dan level 1 di wilayah Jawa-Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memperpanjang kebijakan PPKM di Jawa-Bali hingga 1 Agustus 2022. Dalam Instruksi Mendagri Nomor 33 Tahun 2022, kawasan Jabodetabek naik menjadi level 2, setelah sebelumnya mengantongi predikat level 1.
Baca juga: Kemendagri Sebut Jumlah Daerah dengan Status Level 2 PPKM Meningkat
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal meminta seluruh pihak memberikan perhatian serius soal peningkatan kasus covid-19, yang disebabkan penyebaran varian Omikron BA.4 dan BA.5.
Sementara itu, data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 5 Juli 2022 kemarin, mencatat 9.055 kasus aktif. Angka tersebut naik sebanyak 382 kasus, dari hari sebelumnya sekitar 8.673 kasus.(OL-11)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Epidemiolog sekaligus peneliti Global Health Security, Dicky Budiman, mengatakan bahwa sebetulnya hal tersebut tidak mengagetkan karena covid-19 kini sudah menjadi endemi.
Berikut adalah 8 langkah pencegahan Covid-19 yang perlu diterapkan masyarakat untuk memutus rantai penularan virus:
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan Surat Edaran pada 28 Mei lalu mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
PENGURUS IAKMI dr Iqbal Mochtar mengatakan peningkatan kasus covid-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia, saat ini belum sampai pada level mengkhawatirkan.
"Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak wabah tahun ini,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved