Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH telah menetapkan status darurat terhadap wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak. Keputusan itu termaktub dalam Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 47 Tahun 2022.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan pemerintah daerah (Pemda) dapat menggeser anggaran dari pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan wabah tersebut.
"Dalam keadaan darurat Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak," ujar Fatoni, Sabtu (2/7).
Ia menjelaskan untuk melakukan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kepala daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Kemudian, memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
Baca juga: Pemerintah Cari Keseimbangan Pengendalian Minyak Goreng
Selain itu, sambung Fatoni, kepala daerah yang melakukan pergeseran alokasi anggaran tanpa perubahan APBD, dapat menyampaikannya dalam laporan realisasi anggaran pemda.
Fatoni menjelaskan sejumlah kriteria pengeluaran dalam keadaan mendesak seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Wabah PMK pada ternak masuk dalam kriteria itu.
Ia menambahkan, untuk pengendalian dan penanggulangan wabah PMK, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat mengalokasikan APBD pembiayaan program, kegiatan, maupun subkegiatan.
"Berkaitan dengan itu, jika dana untuk pengendalian dan penanggulangan PMK di APBD belum ada atau tidak cukup tersedia, maka dapat dianggarkan dengan melakukan mekanisme pergeseran anggaran," ucapnya. (S-2)
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Saat ini juga muncul wabah chikungunya yang berlangsung sejak awal tahun, pada Maret lalu terdapat 36 warga terkonfirmasi cikungunya dan pada April ini tercatat 12 kasus.
SEBUAH penyakit misterius telah menyebabkan sedikitnya 60 orang meninggal dunia di tengah-tengah wabah yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, demikian ungkap para dokter.
SUPERMARKET di Negara Bagian New York dan sekitarnya membatasi pembelian telur akibat merebaknya wabah flu burung.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan penyakit Human metapneumovirus (HMPV) belum menjadi penyakit yang luar biasa atau wabah (outbreak) di Indonesia.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta peternak sapi di Jawa Timur untuk siaga 1 terhadap penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Menurut dr. Nurmila, Sp.PD, M.Kes, HMPV dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan serius, terutama pada anak-anak dan lansia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved