Rabu 29 Juni 2022, 18:41 WIB

Gubernur Miliki Peran Dukung Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Gubernur Miliki Peran Dukung Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Ist
Rapat Sosialisasi Rancangan Instrumen Tugas dan Wewenang GWPP (Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat) di Jakarta.

 

Direktur Jenderal  (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  Dr. Safrizal, ZA membuka secara resmi acara Rapat Sosialisasi Rancangan Instrumen Tugas dan Wewenang GWPP (Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat) dan Instrumen Penilaian Indeks GWPP secara langsung di Novotel, Jakarta, Selasa (28/6).

Dalam keterangan pers, Rabu (29/6), Dirjen Bina Adwil Safrizal menyampaikan bahwa GWPP memiliki peran dalam mensinergikan berbagai sasaran dan tujuan antarwilayah atau daerah untuk menghasilkan berbagai kebijakan dan strategi yang mendukung pencapaian program strategis nasional, salah satunya pemulihan ekonomi nasional.

"Salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi nasional yaitu perencanaan dan pembangunan kawasan strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus, termasuk di dalamnya kawasan perbatasan negara," jelas Safrizal.

Hal tersebut sejalan dengan dua tugas baru GWPP yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Tugas baru GWPP adalah pertama, koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota di wilayahnya melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan dan strategis nasional.

Baca juga: Kemendagri Perjuangkan Formasi Khusus ASN untuk OAP di Provinsi Baru Papua

Kedua, koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan di mana kedua tugas tersebut secara teknis dibina oleh Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara.

Melalui Rapat ini, Subdit memfasilitasiGWPP, Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama bekerja sama dengan Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara berupaya untuk memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang, output, outcome dan data yang dibutuhkan terkait pelaksanaan dua tugas tersebut.

Pada kesempatan ini pula, akan dijelaskan secara detail terkait instrumen pelaksanaan tugas dan wewenang yang disampaikan oleh Pembina Teknis di pusat.

 Pada sesi kedua akan dibagi menjadi dua desk. Desk I pembahasan terkait perbatasan dengan pemateri dari Kementerian PPN/Bappenas dan Biro Perencanaan BNPP dan peserta dari Bappeda Provinsi serta BPPD atau badan yang menangani terkait pengelolaan perbatasan di daerah.

Sedangkan Desk II membahas terkait kawasan dengan pemateri dari Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin, Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kemenko Perekonomian, dan Sekretariat Dewan Nasional KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dengan peserta dari biro yang membidangi pembangunan kawasan di sekretariat daerah provinsi seluruh Indonesia. (RO/OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Berkoalisi dengan Gerindra, Cak Imin Ingin Rebut Kekuasaan di 2024

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 15:07 WIB
"Terutama insyaAllah 2024 kita akan rebut kekuasaan untuk kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia," ungkap Cak...
MI/Ramdani

Pengamat : Prabowo Raih Keuntungan Elektoral dari PKB

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 15:04 WIB
Sebagai mesin politik, PKB memiliki infrastruktur yg bisa menjadi variabel komplementer buat Prabowo, mengingat basis NU di dua pemilu lalu...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/

Saling Tukar Tanda Tangan, Gerindra dan PKB Semakin Serius Bekerja Sama

👤 Putra Ananda 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 14:58 WIB
Kesepakatan kerja sama Partai Gerindra dan PKB ditindaklanjuti dengan kerja politik bersama untuk memenangkan pasangan calon presiden dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya