Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan pentingnya pendayagunaan media sosial bagi humas pemerintahan.
Saat ini, kata Suhajar, banyak kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, humas pemerintah perlu menangkap peluang dengan menggunakan media sosial untuk dapat menyebarkan berbagai informasi capaian kinerja pemerintahan.
"Kita harus pandai memasarkan kebaikan-kebaikan," kata Suhajar, Rabu (29/6).
Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Cegah Ekstremisme di Media Sosial
Pengelolaan media sosial di era kini menjadi penting dilakukan agar masyarakat mengetahui apa saja yang pemerintah lakukan. Dengan kata lain, media sosial menjadi media pemasaran bagi produk-produk informasi yang dikemas pemerintah untuk masyarakat.
Tak hanya itu, pesan yang disampaikan melalui media sosial juga perlu menarik. Karena itu, Suhajar menilai workshop penting dilakukan agar kualitas pengelolaan penyebaran informasi semakin masif.
"Jangan sampai kita suka-suka dengan gaya kita, kita harus menyadari pentingnya ini, agar media yang kita pegang sebagai corong bisa sampai ke masyarakat dan itu menarik," tutur Suhajar. (OL-5)
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved