Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
DITJEN Dukcapil Kemendagri mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan Dukcapil, serta penyerahan hak akses NIK kepada KPU RI.
"Sore ini, kita mengulang sejarah 5 tahun yang lalu. Kami menyerahkan hak akses yang disebut super user," ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Rabu (29/6).
Baca juga: 26 Parpol Telah Terdaftar di Sistem Informasi Parpol Pemilu 2022
"Sehingga, KPU di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi bisa melihat database Dukcapil. Ketik saja NIK, maka status umur, pemilih berasal dari mana, akan ketemu," imbuhnya.
Pihaknya juga memberikan kuota sebanyak 200 ribu klik per hari bagi KPU. Menurut Zudan, peningkatan kualitas demokrasi berawal dari data kependudukan.
Sebab, hal itu sebagai awal penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Baca juga: Cegah Polarisasi, Pengamat: Peserta Pemilu Harus Buka Dialog
"Data kependudukan pasti akan berubah, karena pergerakan penduduk Indonesia sangat dinamis. Setiap bula, setidaknya 500-600 ribu penduduk berpindah," jelas Zudan.
Perpindahan antarkabupaten dan antarprovinsi merupakan hal yang kerap terjadi. "Kita bisa melihat di dashboard Dukcapil untuk mengetahui jumlah penduduk yang kawin, yang lahir, cerai, wafat, serta pindah masuk dan pindah keluar," sambungnya.
Menurutnya, kemudahan yang diberikan Kemendagri dapat membantu KPU dalam proses pemadanan data untuk kebutuhan Pemilu 2024.(OL-11)
Sertifikasi ini diperoleh setelah melewati audit ketat dari British Standards Institution (BSI), lembaga audit independen yang diakui secara global.
ANGGOTA Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan, pihaknya mensinyalir adanya potensi maladministrasi data dalam pemberian subsidi dari Pemerintah.
Dalam Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, Kominfo menegaskan berupaya melindungi data pengguna, termasuk aplikasi WhatsApp.
Jakarta pun bisa menikmati dengan penurunan latency 9,5% dari 210 ms menjadi 190 ms.
Diketahui, beberapa model atau varian ponsel masih memerlukan bantuan aplikasi tambahan untuk scan barcode dan QR code.
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved