Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DITJEN Dukcapil Kemendagri mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan Dukcapil, serta penyerahan hak akses NIK kepada KPU RI.
"Sore ini, kita mengulang sejarah 5 tahun yang lalu. Kami menyerahkan hak akses yang disebut super user," ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Rabu (29/6).
Baca juga: 26 Parpol Telah Terdaftar di Sistem Informasi Parpol Pemilu 2022
"Sehingga, KPU di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi bisa melihat database Dukcapil. Ketik saja NIK, maka status umur, pemilih berasal dari mana, akan ketemu," imbuhnya.
Pihaknya juga memberikan kuota sebanyak 200 ribu klik per hari bagi KPU. Menurut Zudan, peningkatan kualitas demokrasi berawal dari data kependudukan.
Sebab, hal itu sebagai awal penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Baca juga: Cegah Polarisasi, Pengamat: Peserta Pemilu Harus Buka Dialog
"Data kependudukan pasti akan berubah, karena pergerakan penduduk Indonesia sangat dinamis. Setiap bula, setidaknya 500-600 ribu penduduk berpindah," jelas Zudan.
Perpindahan antarkabupaten dan antarprovinsi merupakan hal yang kerap terjadi. "Kita bisa melihat di dashboard Dukcapil untuk mengetahui jumlah penduduk yang kawin, yang lahir, cerai, wafat, serta pindah masuk dan pindah keluar," sambungnya.
Menurutnya, kemudahan yang diberikan Kemendagri dapat membantu KPU dalam proses pemadanan data untuk kebutuhan Pemilu 2024.(OL-11)
Diketahui, beberapa model atau varian ponsel masih memerlukan bantuan aplikasi tambahan untuk scan barcode dan QR code.
Dalam Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, Kominfo menegaskan berupaya melindungi data pengguna, termasuk aplikasi WhatsApp.
Sertifikasi ini diperoleh setelah melewati audit ketat dari British Standards Institution (BSI), lembaga audit independen yang diakui secara global.
Jakarta pun bisa menikmati dengan penurunan latency 9,5% dari 210 ms menjadi 190 ms.
ANGGOTA Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan, pihaknya mensinyalir adanya potensi maladministrasi data dalam pemberian subsidi dari Pemerintah.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
MNC Group selaku pemilik hak eksklusif penayangan siaran langsung pertandingan Piala Asia U-23 2024 mengklarifikasi informasi soal pelarangan kegiatan nonton bareng.
Salah satu pemicu tingginya ketimpangan di desa ialah kesenjangan pengetahuan SDM.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
NIK akan melekat kepada setiap penduduk selamanya. Setelah meninggal dunia, NIK bahkan tetap menjadi milik penduduk tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved