Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan kegiatan Training of Trainers (ToT) Literasi Digital Sektor Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kegiatan itu diikuti 30 Widyaiswara Kemendagri dan berlangsung 23-25 Juni 2022 di Hotel Santika, BSD Tangerang Selatan, Banten. Tujuannya mendorong ASN mengenal dan mengadopsi teknologi digital, serta diarahkan menjadi trainers untuk mengedukasi literasi digital di sektor pemerintahan dalam mendukung tercapainya target kumulatif sebesar 50 juta orang terliterasi pada 2024.
Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada 2021 menyebutkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori “sedang” dengan angka 3.49 dari 5,00.
Dalam merespon hal tersebut, Kemenkominfo memberikan pelatihan Training of Trainers (ToT) dengan materi yang didasarkan pada 4 pilar utama Literasi Digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan, kegiatan itu membuka cakrawala bahwa literasi digital sangat penting.
“Seperti Calistung (Baca, Tulis, dan Hitung) pada saat kita masih kecil, literasi digital tidak bisa lepas dari kehidupan kita pada saat ini,” jelas Bonifasius Wahyu Pudjianto.
Laporan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam infografis Statistik Indonesia tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ASN di Indonesia adalah 4.168.118 orang. Sebanyak 961.629 orang (23%) adalah ASN Pusat, 549.353 orang (13%) adalah ASN Provinsi, dan 2.657.136 orang (64%) adalah ASN Daerah.
Baca juga : Alumni Sekolah Islam Al Azhar Luncurkan Aplikasi Pengawas Penggunaan Gawai
Data statistik tersebut menunjukkan bahwa ASN berpotensi sebagai aspek penting dalam percepatan transformasi digital untuk meningkatkan Indeks Literasi Digital Nasional.
Berdasarkan data tersebut, Kemenkominfo bekerja sama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dan daerah untuk mengembangkan kompetensi ASN dan menambah pengetahuan tentang Teknologi Digital dan perkembangannya.
Sebelumnya, Kemenkominfo juga berkolaborasi bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam menggelar kegiatan serupa.
Kepala Pusat IV Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM Kementerian Dalam Negeri Dian Andy Permana menyambut baik serta antusias kolaborasi dan kerjasama Kemenkominfo dengan Kemendagri, khususnya dalam peningkatan kapasitas literasi digital Widyaiswara.
“Ini momen yang bagus untuk menambah kualitas bagi para Widyaiswara Kemendagri, akan menambah kemampuan dan poin mereka,” ujar Dian.
Training of Trainers (ToT) merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program ini menyasar berbagai daerah di Indonesia dan menargetkan 50 juta orang akan mendapatkan literasi digital pada 2024. (RO/OL-7)
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pemilik UMKM di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan dan kejahatan digital.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan literasi keuangan digital bagi perempuan penting sebagai bagian dari upaya pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan
Program Lab Komputer Keliling (Lakoling) yang hadir sebagai solusi nyata menjembatani kesenjangan akses teknologi dan literasi digital, khususnya di wilayah 3T.
Kegiatan bertema Socialization and Workshop of IT-Based Good Governance, Machine Learning, and Renewable Energy for Indonesian Migrant Workers, ini digelar selama tiga hari.
Antisipasi dampak negatif globalisasi: pelajari strategi jitu hadapi tantangan ekonomi, sosial, dan budaya. Siap menghadapi perubahan dunia? Klik di sini!
Globalisasi tak terhindarkan? Pelajari cara menangkal dampak negatifnya bagi ekonomi, sosial, & budaya. Tips ampuh untuk Indonesia & bisnismu!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved