Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBAHASAN tiga payung hukum pemekaran daerah di Papua tengah dilakukan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproyeksikan pembangunan dimulai pada tahun depan.
"Pembahasan (3 RUU DOB) akan jalan, kita harap sesuai jadwal. Sehingga tahun depan sudah bisa akan melakukan pemekaran itu," ujar Mendagri Tito Karnavian, Selasa (21/6).
Baca juga: Mendagri Sebut Pemekaran Papua untuk Percepat Pembangunan
Menurutnya, pemekaran wilayah di Papua sangat dibutuhkan. Hal itu harus dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Ada sejumlah dampak pemekaran wilayah, seperti mempermudah pelayanan publik dan memangkas birokrasi.
Dia pun mencontohkan kerumitan birokrasi panjang di Papua. Seperti, orang yang tinggal di Asmat harus mengurus administrasi ke Jayapura.
Baca juga: 410 Jembatan Gantung Sudah Dibangun dalam 6 Tahun Terakhir
"Dari Bovendigul harus ke Jayapura, jauh. Dari Paniai, Intan Jaya, harus ke Jayapura semua. Dengan adanya reformasi birokrasi pendek, pengambilan keputusan akan cepat. Lebih simple, pelayanan publik akan lebih baik," pungkas Tito.
Selain itu, Tito menyampaikan kesuksesan pemekaran wilayah yang telah dilakukan. Misalnya, pembangunan di selatan Sumatra yang dimekarkan menjadi sejumlah provinsi, yakni Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung.
"Dengan model ini kita replikasi di sementara tiga di Papua. Harapan kita bisa terjadi percepatan pembangunan," imbuhnya.(OL-11)
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran daerah.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved