KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah membangun 410 unit jembatan gantung di seluruh Indonesia sejak 2015 hingga 2021.
Jembatan gantung merupakan akses penghubung antar desa yang memiliki vital untuk mempermudah mobilitas orang, jasa dan logistik bagi masyarakat setempat.
"Hadirnya jembatan gantung akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers, Selasa (21/6).
Baca juga: Ke Jepang, Menhub Incar Realisasi Investasi MRT hingga Patimban
Kepala PMU Jembatan Gantung dan Rangka Baja Jembatan Ditjen Bina Marga Hendarto menjelaskan, pembangunan 410 unit jembatan gantung itu memiliki total panjang keseluruhan mencapai 30.171 meter.
Jembatan gantung tersebut dibangun dengan bentang terpendek 32 meter dan terpanjang 300 meter. “Ini adalah pencapaian luar biasa. Jembatan gantung terlihat pendek, tapi kalau dirangkai kita telah membangun 30 km jembatan gantung," imbuh Hendarto.
Pada 2015, Kementerian PUPR membangun 10 jembatan gantung dengan total panjang 762 meter. Lalu pada 2016, sebanyak 7 unit jembatan gantung sepanjang 720 meter. Kemudian, pada 2017 terdapat 13 unit jembatan gantung sepanjang 850 meter.
Adapun pada 2018, sebanyak 130 unit jembatan gantung sepanjang 9.124 meter. Lalu pada 2019, sebanyak 140 unit jembatan gantung sepanjang 10.008 meter. Berikut, pada 2020 sebanyak 43 jembatan gantung sepanjang 3.764 meter.
Baca juga: Hingga Mei, Kinerja Sektor Industri Tumbuh 25%
Terakhir pada 2021, dibangun 67 unit jembatan gantung sepanjang 4.943 meter. Jembatan gantung terpanjang ialah Jembatan Gantung Kali Erok di Distrik Korupun, Kabupaten Yahukimo, Papua. Jembatan ini memiliki panjang 300 meter yang dikerjakan pada TA 2020.
Sementara, jembatan gantung terpendek dengan panjang 32 meter, yakni Jembatan Gantung Slada di Brebes dan Jembatan Gantung Aek Silang di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Diketahui, jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur daerah perdesaan. Khususnya, yang sulit dijangkau sehingga lebih terbuka.(OL-11)
