Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KEBERADAAN John Wempi Wetimpo, putra Papua, di posisi Wakil Menteri Dalam Negeri akan memperkuat kinerja pemerintah dalam membangun kesejahteraan di Bumi Cendrawasih.
Negara akan semakin fokus memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan.
“Apa lagi sebagai mantan kepala daerah, beliau pasti sangat memahami soal otonomi khusus,” ujar Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani melalui keterangan resmi, Kamis (16/6).
Penunjukan Wetipo sebagai Wamendgari, sambung dia, juga menjadi bukti bahwa Presiden Joko Widodo serius menangani berbagai persoalan yang ada di Papua.
Baca juga : Mayoritas DPW Nasdem Usulkan Anies, Ganjar, Erick sebagai Capres 2024
Posisi Wetipo sekarang dinilai dapat memberikan dukungan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mempersiapkan beberapa agenda penting terkait pembangunan Papua.
Beberapa di antaranya adalah pembentukan badan khusus pengelola Otsus Papua, rencana induk pecepatan pembangunan Papua, serta percepatan pembangunan melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
“Dengan adanya pejabat yang sangat memahami kondisi lapangan dan memiliki jaringan komunikasi yang baik di daerah, cita-cita untuk pembangunan Papua sejahtera dapat berjalan lebih cepat. Otsus bisa hasilkan manfaat lebih besar. Kami optimis ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya. (OL-7)
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved