Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEBERADAAN John Wempi Wetimpo, putra Papua, di posisi Wakil Menteri Dalam Negeri akan memperkuat kinerja pemerintah dalam membangun kesejahteraan di Bumi Cendrawasih.
Negara akan semakin fokus memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan.
“Apa lagi sebagai mantan kepala daerah, beliau pasti sangat memahami soal otonomi khusus,” ujar Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani melalui keterangan resmi, Kamis (16/6).
Penunjukan Wetipo sebagai Wamendgari, sambung dia, juga menjadi bukti bahwa Presiden Joko Widodo serius menangani berbagai persoalan yang ada di Papua.
Baca juga : Mayoritas DPW Nasdem Usulkan Anies, Ganjar, Erick sebagai Capres 2024
Posisi Wetipo sekarang dinilai dapat memberikan dukungan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mempersiapkan beberapa agenda penting terkait pembangunan Papua.
Beberapa di antaranya adalah pembentukan badan khusus pengelola Otsus Papua, rencana induk pecepatan pembangunan Papua, serta percepatan pembangunan melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
“Dengan adanya pejabat yang sangat memahami kondisi lapangan dan memiliki jaringan komunikasi yang baik di daerah, cita-cita untuk pembangunan Papua sejahtera dapat berjalan lebih cepat. Otsus bisa hasilkan manfaat lebih besar. Kami optimis ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya. (OL-7)
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
KOMUNITAS anak-anak muda dari Papua, Tong Baronda, ingin menyuarakan budaya, adat, dan hasil komoditas asal Papua.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved