Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERADAAN John Wempi Wetimpo, putra Papua, di posisi Wakil Menteri Dalam Negeri akan memperkuat kinerja pemerintah dalam membangun kesejahteraan di Bumi Cendrawasih.
Negara akan semakin fokus memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan.
“Apa lagi sebagai mantan kepala daerah, beliau pasti sangat memahami soal otonomi khusus,” ujar Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani melalui keterangan resmi, Kamis (16/6).
Penunjukan Wetipo sebagai Wamendgari, sambung dia, juga menjadi bukti bahwa Presiden Joko Widodo serius menangani berbagai persoalan yang ada di Papua.
Baca juga : Mayoritas DPW Nasdem Usulkan Anies, Ganjar, Erick sebagai Capres 2024
Posisi Wetipo sekarang dinilai dapat memberikan dukungan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mempersiapkan beberapa agenda penting terkait pembangunan Papua.
Beberapa di antaranya adalah pembentukan badan khusus pengelola Otsus Papua, rencana induk pecepatan pembangunan Papua, serta percepatan pembangunan melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
“Dengan adanya pejabat yang sangat memahami kondisi lapangan dan memiliki jaringan komunikasi yang baik di daerah, cita-cita untuk pembangunan Papua sejahtera dapat berjalan lebih cepat. Otsus bisa hasilkan manfaat lebih besar. Kami optimis ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya. (OL-7)
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved