Upaya Pemerintah Bangun Lembaga dengan Zona Integritas Kuat

SECARA umum target pembangunan zona integritas yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi hingga pemerintahan yang bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Ini penting untuk pelayanan publik. 

Itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto dalam diskusi bertajuk Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/6). Lembaganya berkomitmen turut serta mengupayakan predikat WBK dan WBBM hingga menjadi lembaga dengan zona integritas yang kuat. 

"Kita mesti dapat menyatukan mindset dan pemahaman kita terkait zona integritas hingga kita dapat menjadi pemerintahan yang bersih dan dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya," ungkap Eko di hadapan hadirin diskusi. Komitmen BSKDN untuk membangun zona integritas, lanjut Eko, juga merupakan upaya kelembagaan dalam mencapai target reformasi birokrasi. "Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 disebutkan bahwa target reformasi birokrasi yakni akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bebas KKN. Pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja diwujudkan dalam upaya pembangunan zona integritas." 

Baca juga: KPK Imbau Mardani Jangan Mainkan Opini atas Kasusnya

Sebab itu ia mengharapkan diskusi yang turut dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala Pusat Litbang dalam BSKDN tersebut dapat menjadi ruang yang tepat untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pembangunan zona integritas. "Saya mengharapkan Bapak dan Ibu dapat menyimak dan aktif berdikskusi dengan narasumber hingga kita mengaplikasikannya dalam penguatan lembaga kita," pungkasnya. 

Salah seorang narasumber dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Firmansyah, menyatakan upaya BSKDN untuk membangun zona integritas merupakan hal yang patut diapresiasi. "Keberadaan zona integritas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik hingga meningkatkan standar pelayanan nasional," ujarnya. (RO/OL-14)