Masyarakat Aceh Masih Trauma, Pj Gubernur Sebaiknya dari Kalangan Sipil 

MASYARAKAT Aceh masih sangat trauma dengan keadaan konflik dan ketidakstabilan politik. Untuk itulah, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum (Ikakum) Universitas Syah Kuala (USK) Cabang Jakarta, Bukhori HY, mengingatkan, bahwa sebaiknya Pj Gubernur Aceh yang akan menggantikan Nova Iriansyah bukan berasal dari kalangan TNI/Polri. 

“Masih trauma. Untuk itu, butuh treatmen-treatment psikis yang sifatnya merekonsiliasikan, dengan stakeholders yang selama ini bertikai. Meskipun sudah MoU, tapi rasa ketakutan terhadap intimidasi, terror dan sebagainya itu masih sangat melekat,” kata Bukhori.

Untuk itulah Bukhori berpendapat bahwa tokoh-tokoh sipil yang harus dikedepankan.

“Bukan kami menolak ada tokoh militer salah satunya yang akan dicalonkan. Tapi dengan background katrakteristik Aceh saat ini, tidak tepat tokoh TNI/Polri masih dikedepankan,” lanjutnya.

Hal lain yang harus diperhatikan, imbuh Bukhori, bahwa Pj Gubernur Aceh, harus merupakan sosok yang memahami konteks karakteristik lokal dan memahami kultur Aceh.

Syarat ini juga penting, karena Aceh memang butuh pehatian ekstra, setelah sekian lama menghadapi berbagai tekanan. 

Baca juga: USK Luncurkan Buku Psikologi Bencana dari Perspektif Pelaku dan Korban

Selain itu, yang juga dibutuhkan adalah sosok yang mampu berkomunikasi antara Aceh dengan Pusat. Dengan demikian, pasca-Otsus, diharapkan Pj Gubernur Aceh nanti mampu berkomunikasi dengan stakeholders, termasuk dengan Pemerintah Pusat.

“Dan tentu saja, yang mampu berkontribusi untuk kepentingan masyarakat Aceh,” ujar Bukhori.

Dalam konteks itu pula, Bukhori menilai, bahwa calon yang berasal dari kalangan sipil/birokrat, lebih tepat menduduki posisi Pj Gubernur Aceh.

“Saya pikir Mas Indra (Indra Iskandar,) sama Pak Rizal (Safrizal Z.A) sudah cukup bagus, dan komunikasi mereka dengan masyarakat di akar rumput juga sangat bagus, saya melihat kondisinya seperti itu. Mereka juga sangat memahami konteks karakter masyarakat lokal yang kulturnya lebih agamis,” lanjutnya.

Dari berbagai kriteria itulah, Bukhori berharap, Presiden Jokowi bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat Aceh. Termasuk di antaranya, rekomendasi yang disampaikan Wali Nagari Aceh.

“Jadi tolong hal itu yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Pusat, Pak Jokowi sebagai yuridiksi terdepan,” pungkasnya. (RO/OL-09)