Selasa 07 Juni 2022, 21:00 WIB

Kemendagri Dorong Pemda Anggarkan Jamsostek Pegawai Non-ASN

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Kemendagri Dorong Pemda Anggarkan Jamsostek Pegawai Non-ASN

Antara/Asprilla Dwi Adha
Layanan BPJS Ketenagakerjaan

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Ahmad Fatoni mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara yang ditunjuk negara untuk memberikan perlindungan Jamsostek bagi pegawai non-ASN.

"Khusus bagi pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara pada APBD untuk segera melakukan pendaftaran kepesertaannya dan menyesuaikan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.

Fatoni mengatakan, fokus Kemendagri dalam menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yakni dengan mendorong seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek.

Hal itu juga termasuk memastikan seluruh pekerja, terutama pegawai Pemda dengan status non-ASN untuk menjadi program peserta aktif Jamsostek. Upaya ini agar memberikan perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja dan keluarganya.

Inpres tersebut, tambah Fatoni, telah ditindaklanjuti oleh Kemendagri melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah. Aturan ini menjadi pedoman bagi Pemda untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga ; BPIP akan Sosialisasikan Pancasila Melalui Platform Digital

Fatoni mengimbuhkan, regulasi tersebut mengatur terkait penganggaran tahun 2022. Dalam konteks itu, Pemda didorong agar mengalokasikan anggaran perlindungan Jamsostek bagi para pegawai non-ASN.

"Memastikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dicantumkan ke dalam arah kebijakan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya," tegasnya.

Tak lupa, Fatoni meminta Pemda untuk terus aktif dalam melaporkan jumlah pegawai non-ASN di jajarannya.

Fatoni mewanti-wanti agar tidak ada pegawai yang tertinggal dalam pelaksanaan program tersebut. Bila menemui kendala, jelas Fatoni, Pemda dapat segera melaporkannya kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Keuda Kemendagri setiap triwulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

"Kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk segera memfasilitasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," pungkas Fatoni. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Prabowo Menyatakan Siap untuk Kembali Nyapres di 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 08 Agustus 2022, 16:57 WIB
Prabowo menyebut akan menunggu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra pada Sabtu...
Ist

KPU Didesak Beri Sanksi Parpol yang Catut Nama 98 Anggota KPUD

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 16:55 WIB
Parpol harus profesional, kemudian menjaga integritas dan menjunjung tinggi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017 tentang...
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Mahfud MD: Skenario Kasus Brigadir J Sudah Berhasil Dibalik

👤Mediaindonesia 🕔Senin 08 Agustus 2022, 16:51 WIB
Mahfud menjelaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dinilai cepat, mengingat kasus tersebut yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya