Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan kepada seluruh penjabat (Pj) kepala daerah untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas memimpin wilayah.
Penekanan itu disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada 48 Pj kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
"Kami sebagai penjabat diminta harus tegak lurus, tidak terlibat dalam politik praktis. Kami harus netral," ujar Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah selepas pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, presiden juga menginstruksikan seluruh Pj kepala daerah untuk menjalankan program-program dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: Kemendagri Didesak Buat Peraturan Teknis Penunjukkan Pj Kepala Daerah
Perencanaan APBD yang terukur, pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk lokal serta percepatan vaksinasi menjadi kewajiban.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, kami diminta memastikan semua program di derah berjalan dengan baik, terkait APBD, produk lokal, dan vaksinasi," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memanggil 48 Pj kepala daerah ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
Sebanyak 31 orang hadir secara langsung dan sisanya mengikuti acara secara virtual. Mereka diberikan arahan terkait tertib administrasi, manajemen keuangan dan pelaksanaan program ke depan. (Pra/OL-09)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved