Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menekankan kepada seluruh penjabat (Pj) kepala daerah untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas memimpin wilayah.
Penekanan itu disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada 48 Pj kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
"Kami sebagai penjabat diminta harus tegak lurus, tidak terlibat dalam politik praktis. Kami harus netral," ujar Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah selepas pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, presiden juga menginstruksikan seluruh Pj kepala daerah untuk menjalankan program-program dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: Kemendagri Didesak Buat Peraturan Teknis Penunjukkan Pj Kepala Daerah
Perencanaan APBD yang terukur, pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk lokal serta percepatan vaksinasi menjadi kewajiban.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, kami diminta memastikan semua program di derah berjalan dengan baik, terkait APBD, produk lokal, dan vaksinasi," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memanggil 48 Pj kepala daerah ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
Sebanyak 31 orang hadir secara langsung dan sisanya mengikuti acara secara virtual. Mereka diberikan arahan terkait tertib administrasi, manajemen keuangan dan pelaksanaan program ke depan. (Pra/OL-09)
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved