Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menekankan kepada seluruh penjabat (Pj) kepala daerah untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas memimpin wilayah.
Penekanan itu disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada 48 Pj kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
"Kami sebagai penjabat diminta harus tegak lurus, tidak terlibat dalam politik praktis. Kami harus netral," ujar Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah selepas pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, presiden juga menginstruksikan seluruh Pj kepala daerah untuk menjalankan program-program dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: Kemendagri Didesak Buat Peraturan Teknis Penunjukkan Pj Kepala Daerah
Perencanaan APBD yang terukur, pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk lokal serta percepatan vaksinasi menjadi kewajiban.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, kami diminta memastikan semua program di derah berjalan dengan baik, terkait APBD, produk lokal, dan vaksinasi," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memanggil 48 Pj kepala daerah ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
Sebanyak 31 orang hadir secara langsung dan sisanya mengikuti acara secara virtual. Mereka diberikan arahan terkait tertib administrasi, manajemen keuangan dan pelaksanaan program ke depan. (Pra/OL-09)
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved