Minggu 05 Juni 2022, 13:47 WIB

Kemendagri Terus Godok Rancangan Permendagri Tentang Satpol PP

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Kemendagri Terus Godok Rancangan Permendagri Tentang Satpol PP

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Rapat Harmonisasi Penyusunan Rancangan Permendagri Tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP di Jakarta.

 

DIREKTORAT Pol PP dan Linmas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan kegiatan Rapat Harmonisasi Penyusunan Rancangan Permendagri Tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP.

Kegiatan yang berlangsung dari Kamis (2/5) sampai dengan Sabtu (4/6) dilaksanakan di Grand Boutique Hotel, Jakarta Pusat dan dilaksanakan secara hybrid (online dan offline).

Kegiatan rapat pada hari ini bertujuan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. Percepatan terkait penyusunan rancangan Permendagri tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP perlu dilakukan secepatnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah.

Kegiatan dibuka Bernhard selaku Direktur Pol PP dan Linmas, Kemendagri.

’’Rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP termasuk di dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) tahun 2022 sehingga percepatan di dalam penyusunan regulasi tersebut perlu dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan di daerah, ujar Bernhard dalam keterangan pers, Minggu (5/6).

Baca juga; Dilaporkan ke Ombudsman, Kemendagri Siap Jelaskan Soal Pj Gubernur

Selain termasuk di dalam Prosundagri tahun 2022 penyusunan rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP merupakan tindak lanjut dari PP 16 tahun 2018 tentang Satpol PP.

Direktorat Pol PP dan Linmas memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di dalam menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah.

Selain itu, menurut Bernhrad, dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah perlu didukung dengan SOP yang jelas sehingga dapat membatasi ruang lingkup Pol PP dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meminimalkan pelanggaran di dalam penegakan Perda/Perkada, tambah Bernhard.

Beberapa narasumber yang diundang pada kegiatan rapat hari ini adalah Direktur Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM; Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat; dan Korbinmas Baharkam Polri.

Penyusunan rancangan Permendagri tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP sangat penting sebagai payung hukum ataupun pedoman kaitannya dengan penegakan perda/perkada, dan proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Rancangan Permendagri, ditegaskan Bernhard, juga untuk mempertegas tugas dan fungsi Petugas Tindak Internal (PTI) dan Majelis Kode Etik (MKE) Pol PP
Tindaklanjut terhadap hasil pembahasan rapat hari ini akan dilakukan perbaikan terhadap substansi.

"Dalam rancangan permendagri dimaksud untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil masukan yang sudah terhimpun dan dilakukan proses lebih lanjut," jelasnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok Setpres Biro Pers

Kebijakan Reforma Agraria Jokowi Solusi Tuntaskan Persoalan Tanah

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 15 Agustus 2022, 12:46 WIB
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta adanya sistem aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat penerbitan sertifikat...
ANTARA/Sigid Kurniawan

Komnas HAM Cari Bukti Perintangan Penyidikan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 15 Agustus 2022, 11:29 WIB
Anam mengatakan pihaknya ditemani tim dokter kesehatan, balistik, dan siber Polri saat menyambangi rumah dinas...
ANTARA/Reno Esnir

Usut Insiden Pemicu Tewasnya Brigadir J, Timsus Bertolak ke Magelang 

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Senin 15 Agustus 2022, 10:58 WIB
Keberangkatan timsus ke Magelang guna meminta keterangan kepada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya