Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Kramat Jati menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk pungutan liar (pungli) kepada pedagang kaki lima (PKL) selama Ramadan 1447 Hijriah. Personel di lapangan dilarang keras meminta sumbangan, baik dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) maupun dalih lainnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kecamatan Kramat Jati, Endharwanto, menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas institusi selama bulan suci.
"Saya juga sudah menyampaikan kepada jajaran saya bahwa tidak ada Satpol PP Kecamatan Kramat Jati yang meminta-minta apakah itu THR ataupun bentuk lainnya kepada para pedagang ataupun pengurus wilayah," tegas Endharwanto saat kegiatan Bina Tertib Praja di Jakarta, Kamis (5/3).
Penegakan Perda dan Ketertiban Umum
Kegiatan Bina Tertib Praja ini melibatkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi Wali Kota Jakarta Timur untuk meningkatkan ketertiban wilayah serta instruksi Kasatpol PP DKI Jakarta guna memastikan warga dapat beribadah dengan khusyuk.
"Jadi kegiatan hari ini kami dari jajaran Satpol PP Kramat Jati bersama SKPD terkait sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dideklarasikan oleh Wali Kota Jakarta Timur terkait kegiatan Bina Tertib Praja," jelasnya.
Respons Cepat Laporan Masyarakat
Selain internal, Endharwanto juga menyoroti adanya oknum luar yang mencatut nama organisasi tertentu untuk meminta sumbangan kepada masyarakat. Ia mengonfirmasi adanya laporan melalui media sosial mengenai oknum yang meminta dana buka puasa bersama mengatasnamakan Karang Taruna.
"Tadi juga saya sampaikan karena memang kemarin sempat masuk ke Instagram kami laporan masyarakat bahwa ada indikasi orang atau oknum meminta bantuan untuk buka puasa bersama mengatasnamakan Karang Taruna Kecamatan Kramat Jati," ungkapnya.
Ia memastikan informasi tersebut tidak benar dan menjamin tidak ada anggotanya yang terlibat dalam aksi tersebut. "Kami sampaikan bahwa itu tidak benar, tidak ada pungutan liar," imbuhnya.
Sanksi Disiplin Menanti
Satpol PP tidak akan memberikan toleransi bagi anggota yang terbukti melanggar aturan. Sanksi tegas sesuai aturan disiplin kepegawaian telah disiapkan bagi siapa saja yang nekat melakukan pungli. "Apabila ada, maka akan saya proses secara kepegawaian sesuai dengan aturan disiplin pegawai," kata Endharwanto.
Ia juga menginstruksikan personel di lapangan untuk proaktif melakukan klarifikasi jika menemukan laporan serupa agar oknum pelanggar bisa segera teridentifikasi.
"Untuk di lapangan saya juga menyampaikan kepada mereka apabila ada indikasi laporan masyarakat yang demikian untuk segera diklarifikasi, jangan dibiarkan. Kita harus mencari tahu oknum mana yang berbuat," pungkasnya. (Ant/P-2)
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menegaskan pemerintah akan menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) dalam program mudik gratis kapal laut di Pelabuhan Nusantara Kendari.
Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsApp/telepon 0821-1606-621 atau layanan darurat polisi 110. Program ini, mengusung filosofi "sauyunan ngajaga lembur"
Banyak penerima PIP yang tidak tahu bahwa dirinya diusulkan sebagai penerima. Hal ini mengakibatkan dana PIP yang harus kembali ke kas negara.
KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi memastikan tidak akan ada ruang bagi praktik premanisme di pasar baru Sentra Grosir Cikarang (SGC) usai penertiban 500 lebih lapak pedagang pasar tumpah.
KEINDAHAN alam Jawa Barat mampu mengundang wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Human Initiative terus melakukan evaluasi dalam setiap pelaksanaan program.
Konsumsi makanan dengan kadar gula maupun garam tinggi dapat menyebabkan kulit kehilangan hidrasi dan menjadi lebih kering.
Inisiatif ini hadir sebagai solusi nyata bagi para pekerja kebun dan masyarakat sekitar dalam menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok yang biasanya terjadi selama bulan suci.
Suasana lingkungan yang kondusif hanya bisa tercipta jika terdapat hubungan harmonis antar pemeluk agama.
Namun, di tengah kemajuan tersebut, optimalisasi zakat nasional belum menunjukkan lompatan yang sepadan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved