Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PENINGKATAN sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama bagi lancarnya penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Terlebih lagi bagi Satpol PP, Satdamkarmat, maupun BPBD yang sifat tugas fungsinya berada di lapangan dan bersentuhan langsung dengan peri kehidupan masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA, selaku pembina penyelenggaraan urusan bidang Trantibumlinmas, menyadari dukungan dari Pemerintah Pusat untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian standar pelayanan minimal urusan trantibumlinmas.
“Hari ini, kita telah menyampaikan kembali Bantuan Pemerintah kepada 56 kabupaten/kota, meliputi bantuan untuk sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan trantibum yang terdiri dari kendaraan operasional roda dua, pompa air dan pengeras suara (megaphone),” ujar Safrizal di sela-sela sambutan pengarahannya.
Baca juga: Pj Gubernur Kep Babel Safrizal Jenguk Korban KDRT
Kegiatan itu dihadiri Bupati Banggai Laut, Bupati Konawe Utara, Para Kasat Pol PP, Para Kasat Damkarmat, dan Kalak BPBD dari 51 Kabupaten dan 5 Kota.
Secara simbolis, para Kepala Daerah dan Kasat ataupun Kalak yang hadir menerima bantuan langsung secara simbolis yang diserahkan oleh Dirjen Bina Adwil.
“Bahwa pemenuhan Sarpras pendukung layanan Trantibumlinmas tidak hanya berhenti di kegiatan ini saja, karena bantuan ini merupakan bentuk stimulan kepada Pemerintah Daerah agar selanjutnya Pemerintah daerah mengalokasikan APBD secara proporsional untuk pengadaan sarpras pendukung layanan Trantibumlinmas di daerah masing-masing, atau dapat juga dengan mekanisme kerjasama pihak ketiga ataupun sumber-sumber lain yang sah,” lanjut Safrizal.
Baca juga: Pengendalian Inflasi dan Kondusifitas Pemerintahan Jadi Prioritas Pj Gubernur Babel
Secara rinci, bantuan Pemerintah yang diberikan meliputi kendaraan operasional penanggulangan bencana sejumlah 1 (satu) unit motor trail untuk 22 (dua puluh dua) daerah; peralatan penanggulangan kebakaran berupa 1 (satu) set pompa portable kepada 11 (sebelas) daerah; dan pengeras suara (Megaphone) sejumlah 416 (empat ratus enam belas) unit kepada 24 (dua puluh empat) daerah.
“Pada kesempatan ini, saya juga men-challenge Bapak/Ibu sekalian untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya di bidang Trantibumlinmas, agar kedepannya masyarakat bisa terus merasakan manfaat dari layanan yang kita berikan, terlebih berbagai dinamika tantangan belakangan ini semakin kompleks,” terang Safrizal.
Safrizal juga turut menekankan pesan khusus bahwa Pemerintah daerah harus segera melakukan langkah-langkah strategis dan senatiasa berkoordinasi secara intensif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka turut serta mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Serentak 2024.
Sebelum menutup sambutannya, Safrizal menitipkan pesan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Satpol PP dan Satlinmas, Satdamkarmat dan BPBD agar mengambil peran aktif dalam memantapkan cipta kondisi trantibumlinmas di daerah masing-masing, sehingga terwujud stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sejalan dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
“Satpol PP dan SatLinmas perkuat pola koordinasi, integrasi dan singkronisasi untuk membantu menjaga situasi kondusif, sedangkan BPBD koordinasi penentuan lokasi TPS di lokasi rawan bencana, dan SatDamkarmat melakukan berbagai upaya preventif keselamatan kebakaran pada Gudang logistic KPU serta memastikan pos pemadam kebakaran dapat melayani sesuai response time 15 menit agar Pemilu yang lancar dan damai dapat terwujud,” pungkas Safrizal. (RO/Z-1)
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Selain baliho dan spanduk, tim juga ikut menertibkan baliho, pamflet, banner dan papan nama
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Untuk mewujudkan Purwakarta Istimewa, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kembali melakukan penataan di berbagai sudut wilayah di Kabupaten Purwakarta.
Pengakuan itu MK sampaikan kepada petugas Satpol PP, yakni Eko Iswahyudi dan Muhidin
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved