Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENINGKATAN sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama bagi lancarnya penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Terlebih lagi bagi Satpol PP, Satdamkarmat, maupun BPBD yang sifat tugas fungsinya berada di lapangan dan bersentuhan langsung dengan peri kehidupan masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA, selaku pembina penyelenggaraan urusan bidang Trantibumlinmas, menyadari dukungan dari Pemerintah Pusat untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian standar pelayanan minimal urusan trantibumlinmas.
“Hari ini, kita telah menyampaikan kembali Bantuan Pemerintah kepada 56 kabupaten/kota, meliputi bantuan untuk sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan trantibum yang terdiri dari kendaraan operasional roda dua, pompa air dan pengeras suara (megaphone),” ujar Safrizal di sela-sela sambutan pengarahannya.
Baca juga: Pj Gubernur Kep Babel Safrizal Jenguk Korban KDRT
Kegiatan itu dihadiri Bupati Banggai Laut, Bupati Konawe Utara, Para Kasat Pol PP, Para Kasat Damkarmat, dan Kalak BPBD dari 51 Kabupaten dan 5 Kota.
Secara simbolis, para Kepala Daerah dan Kasat ataupun Kalak yang hadir menerima bantuan langsung secara simbolis yang diserahkan oleh Dirjen Bina Adwil.
“Bahwa pemenuhan Sarpras pendukung layanan Trantibumlinmas tidak hanya berhenti di kegiatan ini saja, karena bantuan ini merupakan bentuk stimulan kepada Pemerintah Daerah agar selanjutnya Pemerintah daerah mengalokasikan APBD secara proporsional untuk pengadaan sarpras pendukung layanan Trantibumlinmas di daerah masing-masing, atau dapat juga dengan mekanisme kerjasama pihak ketiga ataupun sumber-sumber lain yang sah,” lanjut Safrizal.
Baca juga: Pengendalian Inflasi dan Kondusifitas Pemerintahan Jadi Prioritas Pj Gubernur Babel
Secara rinci, bantuan Pemerintah yang diberikan meliputi kendaraan operasional penanggulangan bencana sejumlah 1 (satu) unit motor trail untuk 22 (dua puluh dua) daerah; peralatan penanggulangan kebakaran berupa 1 (satu) set pompa portable kepada 11 (sebelas) daerah; dan pengeras suara (Megaphone) sejumlah 416 (empat ratus enam belas) unit kepada 24 (dua puluh empat) daerah.
“Pada kesempatan ini, saya juga men-challenge Bapak/Ibu sekalian untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya di bidang Trantibumlinmas, agar kedepannya masyarakat bisa terus merasakan manfaat dari layanan yang kita berikan, terlebih berbagai dinamika tantangan belakangan ini semakin kompleks,” terang Safrizal.
Safrizal juga turut menekankan pesan khusus bahwa Pemerintah daerah harus segera melakukan langkah-langkah strategis dan senatiasa berkoordinasi secara intensif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka turut serta mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Serentak 2024.
Sebelum menutup sambutannya, Safrizal menitipkan pesan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Satpol PP dan Satlinmas, Satdamkarmat dan BPBD agar mengambil peran aktif dalam memantapkan cipta kondisi trantibumlinmas di daerah masing-masing, sehingga terwujud stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sejalan dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
“Satpol PP dan SatLinmas perkuat pola koordinasi, integrasi dan singkronisasi untuk membantu menjaga situasi kondusif, sedangkan BPBD koordinasi penentuan lokasi TPS di lokasi rawan bencana, dan SatDamkarmat melakukan berbagai upaya preventif keselamatan kebakaran pada Gudang logistic KPU serta memastikan pos pemadam kebakaran dapat melayani sesuai response time 15 menit agar Pemilu yang lancar dan damai dapat terwujud,” pungkas Safrizal. (RO/Z-1)
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Satpol PP Kota Denpasar kembali menggelar aksi penertiban intensif terhadap gelandangan, pengemis (gepeng), pengamen, hingga badut yang kerap beroperasi di persimpangan jalan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memastikan tidak ada penyelenggaraan perayaan Tahun Baru 2026 yang menampilkan kembang api, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.
Jika masih ada pihak swasta yang tak mengindahkan larangan tersebut, Satpol PP akan langsung meminta pelaksanaan peluncuran kembang api disetop.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menertibkan 16 reklame yang dinilai membahayakan keselamatan warga.
Memasuki fase pemulihan (recovery) paling berat, pemerintah daerah terus mengerahkan personel lintas unsur.
Selama sebulan terakhir, tercatat telah terjadi tiga kali benturan antara petugas Satpol PP dengan komunitas PKL terkait larangan berjualan di kawasan tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved