Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PERAN badan penelitian dan pengembangan (litbang) daerah sangat penting untuk mendukung lahirnya kebijakan yang optimal. Karena itu, badan litbang didorong terus meningkatkan kinerja dengan memperkuat riset dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
"Kelitbangan daerah menjadi bagian penting dalam lahirnya kebijakan strategis pemerintahan. Sebab itu, mari kita optimalkan, Bapak dan Ibu. Data dan informasi yang bersifat strategis untuk rekomendasi pada pimpinan kita mari kita kawal benar-benar. Agar pimpinan kita dapat mengambil kebijakan dengan cepat dan tepat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan negara kita," terang Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Eko Prasetyanto saat Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (2/6).
Dalam rangka mengoptimalkan peran dan kinerja badan litbang daerah tersebut, Eko menyarankan untuk turut menyertakan peran akademisi dan media massa. "Kita harus bekerja sama dengan akademisi. Kita optimalkan peran akademisi, baik dengan riset-risetnya, penelitiannya, dan sebagainya atau dengan pihak-pihak ketiga, bahkan dengan mass media dan masyarakat luas," tambah Eko.
Mengamini hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, menyebutnya sebagai strategi kebijakan yang sistematis dan simetris. Ia pun mengharapkan pertemuan ini dapat menjadi ruang untuk memperdalam mekanisme kerja yang demikian. "Saya juga meminta Pak Kaban (Kepala BSKDN) nanti brainstorming dengan teman-teman dari kabupaten yang ada di Sulbar. Apakah teman-teman di kabupaten sudah mengikuti pendekatan simetris sebagaimana yang sama-sama harapkan ataukah belum?" ucap Akmal.
Baca juga: Perusahaan Swasta Dukung Gerakan Rehabilitasi Mangrove Pesisir Kalsel
Lebih lanjut Akmal juga mengucapkan terima kasih pada rombongan BSKDN Kementerian Dalam Negeri yang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Barat. "Kedatangan Bapak dan Ibu juga bentuk promosi Provinsi Sulbar karena kami berkeinginan untuk terus memperkenalkan provinsi ini," tambahnya dalam sambutan.
Rapat koordinasi pembinaan ini dilanjutkan dengan diskusi terkait transformasi kelitbangan daerah dan beragam indeks pengukuran kinerja pemerintah daerah yang telah disusun BSKDN Kemendagri. Sekretaris BSKDN dan jajaran Kepala Pusat Litbang BSKDN hadir secara langsung sebagai pemateri diskusi. (RO/OL-14)
LIMA mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK USK) berhasil meraih prestasi gemilang di panggung dunia.
Penelitian ini menawarkan rekomendasi yang dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan regional.
Para ilmuan menemukan bahwa bagian otak yang awalnya dianggap hanya memproses penglihatan ternyata dapat memicu gema sensasi sentuhan.
Resiliensi petani merupakan syarat penting jika pengelolaan usaha kelapa di provinsi tersebut ingin berkelanjutan.
Hasil penelitian menemukan persoalan kental manis bukan hanya perihal ekonomi, tetapi juga regulasi yang terlalu longgar.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menilai Kitab Fikih Zakat karya Dr. Nawawi Yahya Abdul Razak Majene sangat relevan bagi pengelolaan zakat di era modern.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Harapannya Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi nyata bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memberikan dampak sosial luas bagi warga sekitarnya.
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved