Jumat 03 Juni 2022, 13:49 WIB

Ini Rekomendasi DPR tentang Seleksi GTK PPPK

Faustinus Nua | Humaniora
Ini Rekomendasi DPR tentang Seleksi GTK PPPK

ANTARA/GALIH PRADIPTA
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

 

PELAKSANAAN seleksi GTK PPPK yang sudah berjalan sejak tahun 2021 mengalami banyak kendala. Mulai dari penentuan formasi, proses seleksi, kebijakan afirmasi, gaji PPPK hingga pemberian SK kepada honorer yang sudah lulus hingga saat ini tidak berjalan mulus.

Komisi X DPR RI selaku mitra pemerintah pun membentuk Panitia Kerja (Panja) guna mengawal program yang diinisiasi Kemendikbud-Ristek tersebut. Setelah melewati dua kali seleksi yakni tahap 1 dan 2, Panja memberikan 16 poin rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah dengan menyerahkannya melalui Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim pada Kamis (2/6) malam.

"Mendesak Kemendikbud-Ristek dan Panselnas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap permasalahan dan kendala selama proses seleksi tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021, khususnya dalam hal mekanisme anggaran melalui skema DAU dan kebijakan pengusulan serta penetapan formasi," bunyi poin pertama rekomendasi Panja Komisi X yang ditandatangani Ketua Panja Agustina Wilujeng Pramestuti.

Baca juga: Luncurkan Program Praktisi Mengajar, Nadiem: Indonesia Harus Pimpin Kemajuan Dunia

Baca juga: Jemaah Haji Kloter Pertama Mulai Masuk Asrama

Poin umum berikutnya, panja mendesak Kemendikbud-Ristek dan Panselnas melaksanakan persiapan optimal terhadap pelaksanaan seleksi guru PPPK tahun 2022 dan memastikan permasalahan sebelumnya tidak terulang lagi.

Rekomendasi Panja juga diarahkan kepada lintas kementerian/ lembaga. Berikut rekomendasinya: 

  1. Mendesak pemerintah agar program seleksi guru sekolah negeri tidak hanya melalui jalur PPPK tetapi juga PNS.
  2. Mendesak pemerintah untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antar K/L (Kemendikbud-Ristek, Kemendagri, KemenPAN RB, Kemenkeu dan BKN) dan bersinergi mengantisipasi permasalahan yang muncul akibat lemahnya koordinasi antar K/L.
  3. Mendesak pemerintah lebih intensif meningkatkan sosialisasi program 1 juta Guru PPPK kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan jumlah rombel dan mapel pada periode tertentu, dan kebutuhan formasi guru yang lulus seleksi namun tidak mendapat formasi.
  4. Mendesak pemerintah untuk melibatkan pemda provinsi/ kabupaten/ kota dalam proses seleksi administrasi guru PPP, sehingga peserta yang mengikuti seleksi merupakan peserta yang memenuhi syarat kualifikasi.
  5. Mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan sehingga guru yang lulus seleksi Guru PPPK segera menerima SK Pengangkatan.
  6. Mendesak pemerintah untuk memastikan guru yang lulus seleksi namun tidak mendapatkan formasi, diusulkan formasinya pada seleksi Guru PPPK tahap 3.
  7. Mendesak Kemendikbud-Ristek agar berkoordinasi dengan KemenPAN RB untuk mengeluarkan peraturan mengenai adanya transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus PPPK agar tetap bertugas pada sekolah asalnya.
  8. Mendesak pemerintah memprioritaskan 20% anggaran fungsi pendidikan dari APBN untuk menyelesaikan amanat pembiayaan jenjang pendidikan dasar, khususnya untuk pembiayaan gaji dan tunjangan guru, baik guru PPPK yang ditugaskan di sekolah negeri maupun swasta.
  9. Mendesak pemerintah untuk menyinkronkan kebutuhan formasi dari data sisa kebutuhan formasi 2021 ditambah kebutuhan formasi akibat guru lulus seleksi yang tidak mendapatkan formasi dan memastikan daerah mengusulkannya.
  10. Mendesak Kemendikbud-Ristek berkoordinasi dengan Panselnas untuk memberikan afirmasi dengan poin yang signifikan atau pengangkatan langsung bagi guru-guru yang telah lama mengabdi di daerah 3T dalam seleksi guru PPPK tahun 2022.
  11. Mendesak Kemendikbud-Ristek bersama Panselnas untuk memastikan tenaga kependidikan masuk dalam formasi GTK PPPK tahun 2022.
  12. Mendorong Kemendikbud-Ristek berkoordinasi dengan Panselnas PPPK untuk melakukan evaluasi agar seleksi guru PPPK diserahkan ke pemda atau dibuat sistem klaster berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah. Hasil kajian dan keputusan harus diserahkan kepada Komisi X DPR RI paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan seleksi guru PPPK tahun 2022.

Selain rekomendasi umum dan rekomendasi lintas K/L, Panja juga memberi rekomendasi kepada Kemenkeu. Panja mendorong Kemenkeu memberikan juklak dan juknis bagi pemda mengenai realisasi alokasi anggaran gaji guru yang lulus seleksi PPPK melalui skema DAU yang ermarked. Agar tidak terjadi salah tafsir dalam implementasinya dan menghilangkan kekhawatiran pada pemda. Pemberitahuan mengenai hal ini dikirimkan pada pemda sebelum masa pembahasan APBD selesai.

Panja juga mendorong Kemenkeu untuk memberikan data rinci peruntukan dari alokasi 20% anggaran fungsi pendidikan dalam APBN TA 2021 dan 2022. Hal itu untuk mengetahui sebaran anggarannya, sebagai rujukan dalam pembahasan kebijakan pendidikan termasuk kebijakan mengenai guru dan tenaga kependidikan. (H-3)

 

Baca Juga

Ist

Relief Indonesia Festival 2022 Usung Tema 'Harmoni Indonesiaku'

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 10:37 WIB
Relief Indonesia Festival 2022 ingin menyatukan para pelaku ekonomi, seni dan budaya menjadi lebih harmoni dalam berkarya serta...
ANTARA FOTO/Yudhie

Peneliti BRIN Sebut Konflik Manusia dan Satwa Liar Meningkat

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 10:16 WIB
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, konflik antara manusia dan satwa liar terus terjadi dan tidak ada tanda-tanda...
Foto/Youtube Satgas penanganan Covid-19

267 Ribu Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19 Keempat

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 09:52 WIB
Sementara itu, tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga berjumlah 1,7 juta...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya