Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) untuk memperkuat validasi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung Innovative Government Award (IGA) 2022.
Kolaborasi dilakukan guna menghasilkan proses penilaian yang objektif dalam mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
“Kita bersama-sama di sini untuk menindaklanjuti kerja sama yang pernah dilakukan. Kami sangat bergembira karena di sini kami bisa berkolaborasi lebih lanjut dalam rangka validasi inovasi untuk IGA 2022,” kata Kepala BSKDN Eko Prasetyanto.
Eko menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan UI merupakan upaya menjaga objektivitas dalam penilaian kinerja pemda yang bakal dipublikasikan dalam IGA 2022.
Dirinya berharap, pertemuan tersebut menghasilkan kolaborasi dan sinergi yang baik. Terlebih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kerap berpesan untuk menjaga marwah IGA dengan mengedepankan objektivitas.
"Sebab itu, dari hulu ke hilir mohon masukan dari Bapak dan Ibu, hingga tidak ada yang namanya permainan (dalam penilaian),” tambahnya.
Baca juga: Kemendagri Bersikukuh Tempatkan Prajurit TNI aktif jadi Penjabat Kepala Daerah
Eko meyakini pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2022 akan berjalan maksimal. Terlebih, selain dengan UI, BSKDN juga akan berkolaborasi dengan pihak lainnya, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lintas kementerian.
“Agar ini (IGA) tidak hanya menjadi milik Kementerian Dalam Negeri saja. Tapi (menjadi kerja) kolaborasi antar-government,” terang Eko.
Merespons hal tersebut, Wakil Rektor IV UI Dedi Priadi menyampaikan terima kasih kepada BSKDN yang telah melibatkan UI dalam proses validasi Indeks Inovasi Daerah. Dirinya berharap, melalui kerja sama tersebut, IGA 2022 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus membantu perbaikan kinerja Pemda.
"Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, UI dapat ikut bersama-sama dengan Kemendagri memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Dedi.
Senada dengan hal itu, Direktur Inovasi dan Science Techno Park (ISTP) UI Ahmad Gamal menyampaikan gelaran IGA 2022 dapat menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kinerja Pemda dalam melayani masyarakat. Dirinya optimistis, validasi Indeks Inovasi Daerah 2022 bakal lebih maju dan optimal.
“Ini tahun kedua kita (UI) diminta melakukan validasi. Tahun ini kami akan fokus melihat apakah kebijakan pemerintah daerah, yang walaupun inovasinya sederhana, tapi ber-impact besar untuk masyarakat,” pungkasnya.(OL-5)
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved