Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) untuk memperkuat validasi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung Innovative Government Award (IGA) 2022.
Kolaborasi dilakukan guna menghasilkan proses penilaian yang objektif dalam mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
“Kita bersama-sama di sini untuk menindaklanjuti kerja sama yang pernah dilakukan. Kami sangat bergembira karena di sini kami bisa berkolaborasi lebih lanjut dalam rangka validasi inovasi untuk IGA 2022,” kata Kepala BSKDN Eko Prasetyanto.
Eko menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan UI merupakan upaya menjaga objektivitas dalam penilaian kinerja pemda yang bakal dipublikasikan dalam IGA 2022.
Dirinya berharap, pertemuan tersebut menghasilkan kolaborasi dan sinergi yang baik. Terlebih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kerap berpesan untuk menjaga marwah IGA dengan mengedepankan objektivitas.
"Sebab itu, dari hulu ke hilir mohon masukan dari Bapak dan Ibu, hingga tidak ada yang namanya permainan (dalam penilaian),” tambahnya.
Baca juga: Kemendagri Bersikukuh Tempatkan Prajurit TNI aktif jadi Penjabat Kepala Daerah
Eko meyakini pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2022 akan berjalan maksimal. Terlebih, selain dengan UI, BSKDN juga akan berkolaborasi dengan pihak lainnya, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lintas kementerian.
“Agar ini (IGA) tidak hanya menjadi milik Kementerian Dalam Negeri saja. Tapi (menjadi kerja) kolaborasi antar-government,” terang Eko.
Merespons hal tersebut, Wakil Rektor IV UI Dedi Priadi menyampaikan terima kasih kepada BSKDN yang telah melibatkan UI dalam proses validasi Indeks Inovasi Daerah. Dirinya berharap, melalui kerja sama tersebut, IGA 2022 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus membantu perbaikan kinerja Pemda.
"Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, UI dapat ikut bersama-sama dengan Kemendagri memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Dedi.
Senada dengan hal itu, Direktur Inovasi dan Science Techno Park (ISTP) UI Ahmad Gamal menyampaikan gelaran IGA 2022 dapat menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kinerja Pemda dalam melayani masyarakat. Dirinya optimistis, validasi Indeks Inovasi Daerah 2022 bakal lebih maju dan optimal.
“Ini tahun kedua kita (UI) diminta melakukan validasi. Tahun ini kami akan fokus melihat apakah kebijakan pemerintah daerah, yang walaupun inovasinya sederhana, tapi ber-impact besar untuk masyarakat,” pungkasnya.(OL-5)
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved