Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) untuk memperkuat validasi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung Innovative Government Award (IGA) 2022.
Kolaborasi dilakukan guna menghasilkan proses penilaian yang objektif dalam mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
“Kita bersama-sama di sini untuk menindaklanjuti kerja sama yang pernah dilakukan. Kami sangat bergembira karena di sini kami bisa berkolaborasi lebih lanjut dalam rangka validasi inovasi untuk IGA 2022,” kata Kepala BSKDN Eko Prasetyanto.
Eko menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan UI merupakan upaya menjaga objektivitas dalam penilaian kinerja pemda yang bakal dipublikasikan dalam IGA 2022.
Dirinya berharap, pertemuan tersebut menghasilkan kolaborasi dan sinergi yang baik. Terlebih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kerap berpesan untuk menjaga marwah IGA dengan mengedepankan objektivitas.
"Sebab itu, dari hulu ke hilir mohon masukan dari Bapak dan Ibu, hingga tidak ada yang namanya permainan (dalam penilaian),” tambahnya.
Baca juga: Kemendagri Bersikukuh Tempatkan Prajurit TNI aktif jadi Penjabat Kepala Daerah
Eko meyakini pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2022 akan berjalan maksimal. Terlebih, selain dengan UI, BSKDN juga akan berkolaborasi dengan pihak lainnya, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lintas kementerian.
“Agar ini (IGA) tidak hanya menjadi milik Kementerian Dalam Negeri saja. Tapi (menjadi kerja) kolaborasi antar-government,” terang Eko.
Merespons hal tersebut, Wakil Rektor IV UI Dedi Priadi menyampaikan terima kasih kepada BSKDN yang telah melibatkan UI dalam proses validasi Indeks Inovasi Daerah. Dirinya berharap, melalui kerja sama tersebut, IGA 2022 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus membantu perbaikan kinerja Pemda.
"Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, UI dapat ikut bersama-sama dengan Kemendagri memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Dedi.
Senada dengan hal itu, Direktur Inovasi dan Science Techno Park (ISTP) UI Ahmad Gamal menyampaikan gelaran IGA 2022 dapat menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kinerja Pemda dalam melayani masyarakat. Dirinya optimistis, validasi Indeks Inovasi Daerah 2022 bakal lebih maju dan optimal.
“Ini tahun kedua kita (UI) diminta melakukan validasi. Tahun ini kami akan fokus melihat apakah kebijakan pemerintah daerah, yang walaupun inovasinya sederhana, tapi ber-impact besar untuk masyarakat,” pungkasnya.(OL-5)
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved