Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Workshop Verifikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2022, di Westin Hotels& Resort, Jakarta, Selasa (31/5)
Acara dibuka oleh Plh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Yudhiawan dan turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak; Inspektur Khusus Teguh Narutomo, Inspektur I Bachtiar Sinaga Inspektur II Ucok Abdulrauf Damenta Inspektur IV Arsan Latief.
MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan ini meliputi delapan area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional.
Pada acara tersebut dibahas menganai langkah-langkah dan tata cara verifikasi dokumen-dokumen yang diupload oleh pemerintah daerah dalam jaga.id.
Para peserta yang hadir secara daring sebagian besar merupakan tim dari Koordinator dan Supervisi KPK dan Tim Verifikator dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu terdapat juga peserta dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP yang mengikuti acara secara daring.
Acara verifikasi MCP 2022 tersebut diharapakan sebagai langkah percepatan proses verifikasi dalam pengelolaan MCP secara Bersama antara KPK, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. (OL-8)
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
WAKIL Kepala BPKP Agustina Arumsari dan suaminya memberikan pecahan uang kuno kepada Presiden Prabowo Subianto. Momen tersebut terjadi stelah pelantikan Arumsari
PAKAR hukum pidana Universitas Mataram, Ufran Trisa menilai kerugian ekologis dan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam dalam kasus timah perlu dibuktikan lebih jauh.
KPK sudah berkoordinasi dengan BPKP untuk menindaklanjuti permintaan penghitungan kerugian negara dalam kasus itu, sejak lama.
PAKAR hukum pidana Chairul Huda menilai status tersangka yang disematkan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada lima korporasi dalam kasus korupsi tata niaga timah
Pelaksanaan SKB NON CAT BPKP akan digelar di 20 titik lokasi yang telah ditentukan panitia seleksi dengan rincian 19 lokasi tersebar di Perwakilan BPKP dan 1 Kantor Pusat BPKP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved