Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ASN tentunya akan menjalankan tugasnya termasuk mengimplementasikan visi-misi presiden.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan dan tanggap bencana dan tidak perlu menunggu penganggaran dari pemerintah pusat.
Demi menyosialisasikan visi dan misi tersebut kepada seluruh ASN sampai tingkat daerah, Kemendagri akan menggunakan berbagai bentuk produk informasi termasuk pamflet.
Implementasi visi-misi Presiden dilakukan dengan memberikan instruksi untuk memperbanyak salinan materi pidato dan dibagikan kepada seluruh jajaran Kemendagri.
Tjahjo juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP mengkaji kemungkinan penerapan e-voting serta hal teknis lainnya untuk menyongsong sistem Pemilu yang lebih mapan.
Terkait status hukum Nurdin Basirun, Tjahjo mengatakan, pihaknya belum bisa menon-aktifkan Nurdin karena belum ada putusan hukum tetap (inkracht).
Kemendagri pun menepis kabar pihaknya menolak izin perpanjangan ormas FPI, pihaknya masih melakukan evaluasi
Kemendagri mendukung diterapkannya rekapitulasi elektronik atau e-rekap pada Pilkada serentak 2020 yang akan dilangsungkan di 270 daerah di Indonesia.
Para petahana tersebut dikhawatirkan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertindak tidak netral pada Pilkada 2020.
"Kemendagri posisinya kan memberikan dukungan, saya katakan kurang lebih ada 7 (tujuh) dukungan yang kita berikan, dari penyiapan DP4."
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut syarat administrasi perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (ormas) belum lengkap.
FPI belum melengkapi 20 persyaratan dokumen yang diatur dalam Permendagri nomor 57 tahun 2017
Kuorom menjadi syarat terpilih tidaknya dua calon wagub yang diajukan PKS. Ini batu sandungan vital karena rendahnya kehadiran anggota dewan selama ini.
Alokasi dana yang besar itu bertujuan mempercepat peningkatanan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pendapatan.
Saat ini, hampir 99% data kependudukan sudah terekam dan terintegrasi dengan baik.
Nota kesepahaman yang dilakukan diharapkan menjadi komitmen dalam membina proses regulasi, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di tingkat pemerintah daerah.
Hingga pukul 23.27 WIB, penandatangan petisi sudah 484.390.
Kesiapan insfrastruktur sebagai pendukung utama untuk dikunjungi wisatawan harus benar benar tersedia, pun dengan keramahan serta budaya masyarakat
Hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri menyatakan belum ada pengajuan perpanjangan izin ormas dari FPI.
Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved