Tjahjo Kumolo Pastikan Data Kependudukan tetap Aman

KEMENTERIAN Dalam Negeri memastikan tidak ada yang harus dikhawatirkan dari penggunaan data kependudukan masyarakat dengan pihak swasta. Diketahui, akses data kependudukan diberikam melalui nota kesepahaman atau MoU terhadap 1.227 lembaga pemerintah dan swasta.

"Semua lembaga ini sudah clear. Kerjasama dilakukan dengan Telkomsel, XL, Indosat, Kementrian Sosial, BPJS, BRI, BCA, Mandiri, BNI, Smartfren, Adira Finance, Penggadaian, Bareskrim dan lain-lain," terang Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Kantor Institut Pemerintah Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, Senin (5/8).

Tjahjo meyakini tak akan ada masalah penyalahgunaan data pribadi warga negara Indonesia (WNI) dalam sistem. Pasalnya, untuk bisa mengakses data kependudukan harus ada seizin dari Kemendagri.

"Misalnya saya mewakili BRI, ada 10 nasabah hari ini dan mau buka rekening. Harus lapor ke Dukcapil, nama mana saja yang mau buka nasabah. Baru kita izinkan mengakses NIK-nya. By name, by address. Ini dilakukan untuk melindungi kejahatan. Ini clear and clean ya," terang Tjahjo.

Sebelumnya, akun Twitter @hendralm mengungkap informasi mengenai jual beli data KK dan NIK. Informasi ini diunggah pemilik pada Jumat (26/7) lalu.

Hendra mengunggah foto yang berisi jual beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.

"Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK+KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data. Gila gila gila," tulis Hendra dalam unggahannya itu. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus