Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BURON kasus korupsi proyek KTP-E, Paulus Tannos, mengajukan gugatan di Singapura atas penahanannya sebelum diekstradisi ke Tanah Air. Hal itu diungkap oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Menurutnya, pemerintah terus berupaya mengajukan permohonan ekstradisi terhadap Tannos.
"Kemudian sekarang ada gugatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, semacam praperadilan lah, untuk menguji keabsahan penangkapannya," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Sabtu (1/2).
Sebagai pihak yang mengajukan permohonan ekstradisi, Supratman menyebut pemerintah Indonesia akan memberikan keterangan ke pengadilan di Singapura. Sampai saat ini, ia mengtakan seluruh dokumen yang diperlukan sedang disiapkan.
Supratman mengatakan, semua aparat penegak hukum di Indonesia terus berkoordinasi untuk memulangkan Tannos. Ia yakin, dokumen ekstradisi Tannos dapat selesai pekan depan. Jika sudah selesai, ia menegaskan akan segera dikirim langsung ke otoritas Singapura.
"Bukan soal ada kendala atau tidak, ini sekali lagi, kita tunggu prosesnya selanjutnya supaya baik kejaksaan, KPK, kemudian juga kepolisian, untuk melakukan koordinasi di sana. Administrasinya permohonannya kami di Kementerian Hukum kami sudah siapkan," tandasnya. (Tri/J-2)
MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 merupakan hasil proses politik yang kompleks.
Rincian regulasi yang sedang dikebut pemerintah. Ia menegaskan bahwa pengajuan peraturan telah dilakukan untuk mendukung implementasi KUHAP.
MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas menuturkan bahwa Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 atau Peraturan Polri 10/2025 berpotensi diintegrasikan dalam UU Kepolisian
Menkum Supratman Andi Agtas mengapresiasi kinerja jajaran Kemenkum sepanjang 2025, dari koperasi Merah Putih hingga pos bantuan hukum.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas tengah memfinalisasi rancangan Undang-Undang Perumahan
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Keppres rehabilitasi tiga terpidana kasus ASDP segera dikirim ke KPK setelah diterima dari Istana.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik.
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) itu menolak pulang ke Indonesia.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved