Menkum Supratman Apresiasi Kinerja Jajaran Kemenkum Sepanjang 2025

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum (Kemenkum) atas dedikasi, kinerja, serta kontribusi positif sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan, kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang terbangun menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan Kemenkum ke depan.

Hal tersebut disampaikan Supratman saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025. Menurutnya, evaluasi kinerja menjadi langkah penting untuk menakar capaian sekaligus merancang inovasi dan lompatan strategis pada tahun mendatang.

Dorong Program Koperasi Merah Putih

PADA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Menkum memberikan apresiasi atas dukungan nyata terhadap program Presiden melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah mencapai sekitar 83.000 koperasi.

Baca juga : Menteri PKP dan Menteri Hukum Rampungkan Pembahasan UU Perumahan

Menurutnya, respons cepat Ditjen AHU dalam menyelesaikan kendala di lapangan menunjukkan kinerja yang adaptif dan solutif.

“Jumlah yang luar biasa, 83.000. Kemudian kalau ada kendala itu bisa segera diselesaikan dengan cepat. Ini sebuah respon yang positif,” kata Supratman di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (15/12).

Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Jadi Terobosan

Apresiasi juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) atas gagasan pembiayaan berbasis KI. Ide tersebut diperoleh dari hasil General Assembly World Intellectual Property Organization (WIPO).

Baca juga : Kementerian Hukum Banten Beri Penyuluhan Siswa SMA Muhammadiyah 25 Pamulang Tangsel

Supratman menjelaskan, negara-negara maju menjadikan paten, merek, dan hak cipta sebagai basis pembiayaan inovasi.

“Semua negara yang statusnya negara maju, pasti menyiapkan pembiayaannya yang basisnya adalah KI. Entah itu paten, merek, hak cipta, dan lain-lain, Alhamdulillah dengan usulan Kementerian Hukum, pemerintah sudah menyetujui, mengalokasikan 10 triliun rupiah di tahun 2026 untuk pembiayaan berbasis KI. Ini lompatan-lompatan yang jangan dianggap sepele,” ujar Supratman.

One Day Service

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP). Proses harmonisasi peraturan pemerintah kini dapat diselesaikan dalam waktu lima hari kerja.

Bahkan, di Kalimantan Timur diterapkan inovasi one day service, dengan capaian 169 peraturan pemerintah berhasil diselesaikan harmonisasinya dalam satu hari.

Perkuat Kebijakan Berbasis Data

Supratman mengapresiasi peran Badan Strategi Kebijakan (BSK) dalam memastikan setiap kebijakan Kemenkum, khususnya Peraturan Menteri Hukum, disusun berdasarkan kajian dan analisis berbasis fakta.

“Itulah apresiasi saya, supaya kita terbuka. Apapun kebijakan, terutama yang berdampak keluar (Kemenkum), itu wajib harus ada analisa ataupun yang disebut dengan berbasis fakta. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, semua transparan,” kata Menkum.

Peningkatan SDM dan Pembaruan Sistem Merit

Apresiasi juga diberikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum atas peningkatan kompetensi pegawai. Wisuda taruna Poltekpin dan penyerahan lulusan ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dinilai sebagai tantangan baru untuk melakukan rekrutmen peserta didik selanjutnya.

Di sisi manajemen, kesekjenan dan Inspektorat Jenderal turut diapresiasi atas dukungan penguatan sumber daya manusia dan tindak lanjut temuan. Ke depan, Kemenkum akan memperbarui sistem merit seiring transformasi layanan publik.

Pos Bantuan Hukum Perluas Akses Keadilan

Apresiasi tertinggi disampaikan kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenkum atas keberhasilan memperluas layanan pos bantuan hukum (posbankum). Ini merupakan langkah konkret kehadiran negara melalui Kemenkum untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan yang merata hingga ke tingkat desa/kelurahan.

“Target (awal) kita 7.000 untuk pembentukan posbankum. Tapi, hari ini teman-teman di BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerja sama dan kolaborasi dengan teman-teman di kanwil sudah lebih dari 70.000,” ucap Supratman.

Rapat koordinasi ini mengusung tema “Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut menegaskan bahwa keadilan hukum menjadi tujuan utama setiap kebijakan, layanan, dan penegakan hukum.

Sebanyak 334 peserta yang terdiri dari pimpinan tinggi pusat dan wilayah dibagi ke dalam enam komisi untuk membahas rencana aksi masing-masing bidang.

(RO/P-4)