Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
INSTITUT Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) kembali melahirkan calon Aparat Sipil Negara (ASN) terbaik. Sebanyak 744 Praja yang terdiri dari 598 Praja dari Program Studi Diploma IV dan 146 orang Praja dari program sarjana akan dilantik di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Mereka akan dilantik Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (6/8).
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas IPDN, Rinny Dewi Anggraeni mengatakan, dalam kesempatan tersebut, juga akan diumumkan dan diberikan penghargaan bagi lulusan terbaik yang dipilih berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
"Para lulusan terbaik dipilih setelah melihat indeks prestasi kumulatif (IPK) dari masing-masing bidang dalam sistem pendidikan," kata Rinny dalam keterangan resminya, Kamis (1/8).
IPDN memiliki sistem pendidikan Tri Tunggal Terpusat yakni bidang pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.
Baca juga: Praja IPDN Dinilai Tulang Punggung Masa Depan Bangsa
Selain penghargaan kepada dua lulusan terbaik dari program D4 dan S1, penghargaan juga akan diberikan kepada sembilan orang lainnya yang masuk ke dalam peringkat 10 besar terbaik di masing-masing program.
"Selain mendapatkan penghargaan, keseluruhan lulusan terbaik ini akan mendapatkan kesempatan untuk berfoto dengan Wapres Jusuf Kalla dan jajaran pimpinan yang turut hadir dalam kesempatan tersebut," ujar Rinny.
Tidak hanya program studi D4 dan Sarjana, IPDN juga melakukan wisuda untuk program Pascasarjana (S2 dan S3) serta program Profesi Kepamongprajaan.
"Selanjutnya, purna praja yang telah dilantik ini akan dikembalikan kepala Pemda masing-masing untuk melaksanakan tugas magang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu akan disebar ke seluruh pelosok Indonesia untuk mengabdikan dirinya sebagai Aparat Sipil Negara (ASN)," pungkas Rini. (OL-2)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved