Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
INSTITUT Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) kembali melahirkan calon Aparat Sipil Negara (ASN) terbaik. Sebanyak 744 Praja yang terdiri dari 598 Praja dari Program Studi Diploma IV dan 146 orang Praja dari program sarjana akan dilantik di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Mereka akan dilantik Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (6/8).
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas IPDN, Rinny Dewi Anggraeni mengatakan, dalam kesempatan tersebut, juga akan diumumkan dan diberikan penghargaan bagi lulusan terbaik yang dipilih berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
"Para lulusan terbaik dipilih setelah melihat indeks prestasi kumulatif (IPK) dari masing-masing bidang dalam sistem pendidikan," kata Rinny dalam keterangan resminya, Kamis (1/8).
IPDN memiliki sistem pendidikan Tri Tunggal Terpusat yakni bidang pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.
Baca juga: Praja IPDN Dinilai Tulang Punggung Masa Depan Bangsa
Selain penghargaan kepada dua lulusan terbaik dari program D4 dan S1, penghargaan juga akan diberikan kepada sembilan orang lainnya yang masuk ke dalam peringkat 10 besar terbaik di masing-masing program.
"Selain mendapatkan penghargaan, keseluruhan lulusan terbaik ini akan mendapatkan kesempatan untuk berfoto dengan Wapres Jusuf Kalla dan jajaran pimpinan yang turut hadir dalam kesempatan tersebut," ujar Rinny.
Tidak hanya program studi D4 dan Sarjana, IPDN juga melakukan wisuda untuk program Pascasarjana (S2 dan S3) serta program Profesi Kepamongprajaan.
"Selanjutnya, purna praja yang telah dilantik ini akan dikembalikan kepala Pemda masing-masing untuk melaksanakan tugas magang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu akan disebar ke seluruh pelosok Indonesia untuk mengabdikan dirinya sebagai Aparat Sipil Negara (ASN)," pungkas Rini. (OL-2)
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved